Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah terus mempercepat pemenuhan kebutuhan guru sekaligus meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan nasional.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan saat ini diarahkan pada visi Pendidikan Bermutu untuk Semua.
“Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan kesempatan mengembangkan potensi tanpa diskriminasi,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Lampung, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi tantangan besar. Setiap tahun, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat, sehingga menyebabkan kekurangan guru secara nasional.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya peran guru non-ASN dalam menjaga keberlangsungan proses pembelajaran.
“Kami masih sangat membutuhkan guru honorer. Mereka tidak boleh dirumahkan karena memiliki peran penting di sekolah,” tegasnya.
Selain pemenuhan jumlah, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas guru melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik. Saat ini, capaian sertifikasi guru nasional telah melampaui 92 persen.
Bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4, pemerintah menyiapkan program beasiswa sebagai langkah percepatan peningkatan kompetensi.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, pelatihan berbasis komunitas melalui kelompok kerja guru juga diperkuat agar peningkatan kapasitas tetap berjalan secara kolaboratif.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan dukungan terhadap transformasi pendidikan, khususnya dalam penguatan peran guru.
“Pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan manusia, sehingga peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti distribusi guru yang belum merata, kesenjangan akses pendidikan di wilayah tertinggal, serta kebutuhan penguatan infrastruktur dan digitalisasi.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah optimistis transformasi pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan merata, serta mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.
