Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah terus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan kanal pengaduan SP4N-LAPOR!.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, kedua instrumen tersebut menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian, aspirasi, maupun pengaduan terhadap layanan yang diterima.
“Melalui pemanfaatan Survei Kepuasan Masyarakat dan kanal pengaduan SP4N-LAPOR!, pengguna layanan dapat secara langsung menyampaikan penilaian, aspirasi, maupun pengaduan terhadap layanan yang mereka terima,” ujar Rini saat meninjau kesiapan pelayanan kesehatan di RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan, SKM dan SP4N-LAPOR! memiliki peran krusial dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, serta masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Menurutnya, melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, upaya perbaikan layanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“Di setiap poli tersedia barcode yang bisa diakses masyarakat untuk memberikan penilaian. Jika layanan kurang baik, dapat langsung dilaporkan sebagai bahan evaluasi,” jelasnya.
Melalui mekanisme tersebut, penyelenggara layanan diharapkan dapat merespons setiap masukan dengan cepat serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Rini menambahkan, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi bentuk pengawasan sosial, tetapi juga bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan layanan publik menjelang libur Lebaran, mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada periode tersebut.
“Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah ingin memastikan seluruh fasilitas layanan, sistem pelayanan, serta tenaga kesehatan dan petugas pendukung siap memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan berkualitas,” pungkasnya.
