Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah menyiapkan media center berkapasitas sekitar 800 jurnalis untuk mendukung peliputan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8). Fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) Kemkomdigi, Farida Dewi Maharani, menyampaikan hal itu dalam Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) di Antara Heritage, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
“Registrasi rencananya dibuka awal Maret 2026. Rekan-rekan media bisa mendaftar untuk mendapatkan akses masuk ke media center,” ujarnya.
Media center dirancang untuk menunjang kebutuhan awak media nasional maupun internasional. Berbagai fasilitas pendukung peliputan akan disediakan, mulai dari distribusi siaran pers, foto resmi, hingga video kegiatan.
Selain itu, tersedia ruang dialog interaktif, sesi diskusi, hingga area khusus untuk wawancara one-on-one. “Harapannya media center ini lebih aktif, dengan banyak dialog dan interaksi,” kata Farida.
Pemerintah juga akan meluncurkan situs resmi KTT D-8 yang memuat agenda, substansi pembahasan, serta materi pendukung yang telah disiapkan tim agenda setting. Mekanisme joint editor turut diaktifkan untuk memastikan koordinasi informasi berjalan optimal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, menyambut baik kolaborasi lintas stakeholders dalam menyukseskan KTT D-8, termasuk dukungan fasilitas media center dari Kemkomdigi.
Ia berharap pengalaman penyelenggaraan berbagai forum internasional sebelumnya dapat menjadi rujukan dalam penanganan media KTT D-8.
“Saya yakin Kemkomdigi, Bakohumas, dan Direktorat Informasi dan Media Kemlu akan merumuskan langkah teknis yang lebih detail terkait penanganan media,” ujarnya.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Informasi dan Media Kemlu, Dewi Avilia, menambahkan tim komunikasi telah bekerja sejak awal menyusun strategi publikasi KTT D-8. Pola yang diterapkan akan mengacu pada pengalaman forum internasional seperti G20, termasuk penyediaan narasumber dan pembaruan informasi secara berkala.
“Bagi kami penting untuk membanjiri ruang publik dengan informasi setiap hari, sehingga ketika KTT berlangsung, isu D-8 sudah menjadi bagian dari percakapan publik,” jelasnya.
Selain memperkuat publikasi domestik, pemerintah juga menargetkan pemberitaan positif di media internasional agar KTT D-8 mendapat perhatian global.
“Target kami bukan hanya meramaikan ruang publik di dalam negeri, tetapi juga memastikan forum ini dibicarakan di level global,” pungkasnya.
