Nasional, Peloporkalimantan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan pemangku kepentingan pasar modal menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh guna meningkatkan likuiditas, transparansi, serta menjaga kepercayaan investor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui delapan rencana aksi reformasi pasar modal.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan reformasi ini dilakukan bersama Self Regulatory Organization (SRO), yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan mengedepankan praktik terbaik global.
“OJK bersama SRO menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider,” ujar Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Menurutnya, percepatan reformasi integritas pasar modal diharapkan mampu menjadikan pasar modal Indonesia semakin kredibel dan investable, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Delapan rencana aksi tersebut dikelompokkan dalam empat klaster, yakni kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan enforcement, serta sinergitas. Pada klaster kebijakan free float, OJK menetapkan rencana peningkatan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen yang akan diterapkan secara bertahap.
Untuk emiten yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) baru, ketentuan free float 15 persen akan langsung diterapkan. Sementara bagi emiten yang sudah tercatat, OJK memberikan masa transisi. Kebijakan ini bertujuan menyelaraskan standar pasar modal Indonesia dengan praktik global.
Selain itu, OJK bersama pemerintah dan SRO akan memperkuat peran investor institusi domestik serta memperluas basis investor, baik domestik maupun asing. Pemerintah juga menyatakan dukungan melalui penyesuaian berbagai limit investasi, termasuk di sektor asuransi dan dana pensiun, dengan tetap mengedepankan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
Pada klaster transparansi, OJK mendorong penguatan keterbukaan terkait ultimate beneficial owner (UBO) serta afiliasi pemegang saham. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas sesuai praktik internasional.
Sementara itu, pada klaster penguatan data kepemilikan saham, OJK akan memerintahkan SRO untuk menyempurnakan data kepemilikan saham agar lebih rinci dan andal, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada standar global. Data tersebut akan dipublikasikan oleh BEI melalui situs resminya.
Klaster tata kelola dan enforcement mencakup tiga rencana aksi, yakni demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai amanat undang-undang untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan, penguatan penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran pasar modal, serta peningkatan tata kelola emiten melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, termasuk sertifikasi penyusun laporan keuangan.
Pada klaster sinergitas, OJK menekankan pendalaman pasar secara terintegrasi melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Selain itu, OJK juga memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan reformasi pasar modal berjalan berkelanjutan.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan bahwa kepercayaan investor merupakan kunci utama dalam penguatan pasar modal Indonesia.
“OJK akan terus hadir dan bertindak nyata untuk menjaga kepercayaan publik serta melindungi investor, agar pasar modal Indonesia tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyatakan BEI siap mendukung percepatan reformasi integritas dan meningkatkan transparansi sebagaimana yang diharapkan oleh MSCI guna menarik minat investor asing.
Sementara itu, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa efek merupakan pilar fundamental bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia yang berkelanjutan.
