Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Bappedalitbang mengikuti agenda Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan strategis ini digelar di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, pada Senin (15/6/2026).
Fasilitasi ini dilaksanakan guna menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan program berskala nasional, provinsi, hingga global. Melalui tahapan ini, Pemkab Tanah Bumbu memastikan integrasi perencanaan secara vertikal berjalan mulus demi menjamin efektivitas pembangunan ke depan.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, melalui Kepala Bappedalitbang Tanbu M. Untung, menjelaskan bahwa keselarasan nasional mencakup poin Asta Cita dan RKP 2027. Fokus utamanya diarahkan pada sektor ketahanan pangan, hilirisasi industri, reformasi birokrasi, serta dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN).
Pada aspek regional, RKPD ini dirancang untuk memperkuat posisi Tanah Bumbu sebagai Gerbang Logistik Utama sekaligus Daerah Penyangga IKN. Pemkab Tanbu berkomitmen menyinergikan proyek strategis provinsi, seperti pembangunan Jembatan Pulau Laut dan konektivitas Pelabuhan Batulicin sebagai hub pelayaran internasional.
Sementara untuk aspek keberlanjutan global (SDGs), pemkab melakukan pengarusutamaan 17 tujuan pembangunan ke dalam program kerja perangkat daerah. Fokus utama ditekankan pada program rehabilitasi lahan pascatambang secara masif serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Untung menambahkan, penyusunan RKPD 2027 merupakan implementasi tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025–2029. Tema yang diusung adalah “Transformasi Infrastruktur, Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab”.
Langkah transformasi ini diambil karena struktur ekonomi Tanah Bumbu dinilai masih terlalu bergantung pada sektor ekstraktif yang rawan memicu ketimpangan sosial dan tekanan lingkungan. Oleh sebab itu, pemkab merasa perlu mempercepat diversifikasi menuju sektor non-ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Berdasarkan analisis teknokratis dan spasial, prioritas pembangunan daerah 2027 dirumuskan ke dalam Tiga Aksi Prioritas. Aksi pertama adalah Transformasi Ekonomi dan Penguatan Ketahanan Daerah melalui optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga sebagai pusat hilirisasi sawit, pemberdayaan UMKM, dan kemandirian pangan.
Aksi kedua berfokus pada Transformasi Infrastruktur Kewilayahan yang berbasis pada potensi unggulan di tiap kecamatan. Program ini mencakup pembangunan sentra pengolahan karet, peningkatan proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, serta penyediaan akses sanitasi yang layak.
Aksi ketiga menyasar Transformasi Pelayanan Publik dengan mendongkrak Indeks Pemerintahan Digital lewat integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Di samping itu, Pemkab Tanbu juga berkomitmen melakukan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh.
