Balangan, Peloporkalimantan – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan menemukan sejumlah persoalan teknis dalam penerapan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Temuan tersebut dipaparkan dalam forum evaluasi kenaikan pangkat bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) di AONE Hotel Jakarta pada Senin (31/8/2026).
Pihak BKPSDM Balangan mengungkapkan bahwa daftar usulan KPO pada SIASN masih memuat sejumlah nama PNS yang secara regulasi belum memenuhi syarat penyesuaian. Kasus tersebut di antaranya mencakup guru berstatus pelaksana yang belum berkualifikasi pendidikan S-1, serta PNS pelaksana golongan I dan II yang latar belakang pendidikannya masih di bawah tingkat SLTA.
Atas temuan lapangan tersebut, Pemkab Balangan mendorong BKN Pusat untuk memperkuat mekanisme penyaringan data (filtering) pada SIASN. Langkah perbaikan sistem digital ini direspon positif oleh BKN dan akan dijadikan acuan evaluasi bagi tim pengembang guna menyempurnakan otomatisasi layanan kenaikan pangkat ke depan.
Selain mengevaluasi kendala KPO, delegasi Balangan juga menggali tata cara pengusulan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) bagi ASN berprestasi. Pihak BKN Pusat menegaskan bahwa kreasi maupun inovasi yang diajukan tidak harus berskala besar, melainkan fokus pada orisinalitas, efektivitas, serta dampak manfaat nyata bagi organisasi dan pelayanan masyarakat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, BKPSDM Balangan akan segera melakukan penyisiran dan mendata ASN di lingkungan Pemkab Balangan yang memiliki rekam jejak prestasi unggul. Langkah ini akan disempurnakan melalui sosialisasi serta pendampingan penyusunan berkas administrasi agar para PNS berdedikasi memiliki peluang besar meraih KPLB.
