Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Pleno Penetapan Siswa Sekolah Rakyat Permanen sebagai langkah krusial dalam persiapan peluncuran program Sekolah Rakyat. Agenda taktis ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Putu Wisnu Wardhana, di Ruang Sekretariat PKH Dinas Sosial Tanah Bumbu pada Kamis (3/7/2026).
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Sosial Tanah Bumbu Liana Hamita, Kepala Dinas Pendidikan Amiluddin, serta barisan pengurus Program Keluarga Harapan (PKH) dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu. Agenda utama pertemuan difokuskan pada proses verifikasi faktual terhadap anak-anak yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk disaring menjadi calon peserta didik resmi.
Dalam amanat tertulisnya, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memberikan dukungan penuh terhadap ekosistem baru ini. Dukungan mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari penyaringan awal penerimaan siswa, jaminan ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, hingga fasilitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkelanjutan.
Pihak pemerintah daerah menyatakan kesiapan penuh untuk langsung mengeksekusi proses belajar mengajar pada tahun ajaran ini agar program kemanusiaan tersebut dapat berjalan optimal di lapangan. Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh lintas sektor yang telah mencurahkan dedikasinya dalam merumuskan draf penetapan Sekolah Rakyat Permanen tersebut.
Program inovatif ini diplot untuk memberikan stimulus manfaat yang besar bagi masyarakat lapis bawah, khususnya anak-anak yang tergolong dalam klaster kemiskinan DTSEN 1 dan DTSEN 2. Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjelma sebagai instrumen strategis daerah dalam mendongkrak pemerataan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan biaya.
Melalui komitmen ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan visi jangka panjangnya untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui penguatan mutu sumber daya manusia sejak dini. Pemerintah daerah berjanji akan terus mengawal regulasi dan alokasi anggaran penunjang agar seluruh rangkaian pembelajaran di Sekolah Rakyat dapat terealisasi secara inklusif bagi warga yang membutuhkan.
