Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024).
KTT BRICS merupakan Konferensi Tingkat Tinggi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Negara anggota BRICS memiliki ambisi mengurangi ketergantungan negaranya terhadap dolar Amerika Serikat (AS) atau dedolarisasi.
Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyatakan Indonesia hingga saat ini memang selalu mencari peluang-peluang untuk membuat ekonomi menjadi efisien.
Dalam hal ini, termasuk langkah-langkah yang akan diambil BRICS dalam upaya dedolarisasi. Namun, konteksnya tidak spesifik secara politik memihak kebijakan suatu blok.
“Jadi tujuan utamanya sebenarnya lebih kepada efficient economy. Bukan masalah kita sensitif dengan sebuah mata uang, enggak. Karena bagaimanapun kalau kita masuk ke dalam situ [sensitif terhadap mata uang], nanti kita justru kehilangan sebenarnya perspektifnya akan kemana,” kata Edi ketika ditemui awak media di kantornya, Jumat (25/10/2024).
Dengan demikian, Edi menilai selama upaya-upaya yang ditempuh negara manapun dapat membuat ekonomi menjadi lebih efisien maka akan dilakukan. Seperti yang saat ini telah ditempuh, yakni melalui local currency transaction (LCT) atau penggunaan mata uang domestik dalam transaksi dengan suatu negara.
“Kita ingin proses perdagangan, misalnya biaya logistik kita murah, proses transportasi kita juga bisa terjangkau, supaya semuanya menjadi lebih mudah. Jadi kita tidak ingin terbawa di dalam sebuah, manifesto yang mengarah kepada hal-hal yang membuat Indonesia nanti tidak seimbang,” tegas Edi.
Dalam kaitan itu, Edi menyatakan belum memperhitungkan manfaat ekonomi yang timbul apabila Indonesia resmi bergabung dalam BRICS. Ia mengklaim, BRICS tidak hanya sekedar mencakup isu ekonomi, namun jauh lebih luas.
Edi hanya menekankan pihaknya di Kemenko Perekonomian saat ini masih fokus melancarkan aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), serta memperkuat hasil bilateral seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), hingga Free Trade Agreement (FTA).
“Apapun forumnya, kalau diundang Indonesia harus hadir. Cuma kita perlu dalam setiap proses di dalam sebuah forum, tentunya apapun, tetap harus ada pertimbangan secara komprehensif,” kata Edi.
“Karena visi Indonesia jelas, ada di dalam pembukaan undangan undang dasar 1945, bebas aktif. Bebas itu bukan berarti netral, bebas itu artinya kita bisa ada di pihak manapun selama untuk kepentingan nasional, manfaatnya besar,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Sugiono mengungkapkan alasan Indonesia mau bergabung menjadi anggota BRICS. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia berdasar nilai bebas aktif. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia ingin berteman baik dengan semua negara di dunia.
“[Bergabungnya Indonesia ke BRICS] Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ujar Menlu Sugiono melalui keterangan persnya, dikutip Jumat (25/10/2024).
Sumber : bloombergtechnoz
