PeloporKalimantan, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru segera mencairkan pembayaran ganti rugi kepada warga yang terdampak pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Gusti Sjamsir Alam. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kotabaru, Ahmad Junaidi, dalam musyawarah penetapan nilai kerugian yang digelar pada Jumat (10/01/2025).
Junaidi menegaskan, proses pembayaran akan dilakukan setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang bertindak sebagai ketua panitia pelaksana pengadaan tanah, menyerahkan hasil musyawarah. Namun, ia mengakui bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai total nilai ganti rugi yang akan diterima oleh para pemilik tanah.
“Hasil musyawarah akan diserahkan oleh ketua pelaksana BPN ke Dinas Perkimtan, dan pembayaran ganti rugi akan segera dilakukan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Untuk tahun 2025, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp131 miliar,” ujar Junaidi.
Pemkab Kotabaru telah menyiapkan mekanisme pembayaran yang transparan dan efisien. Anggaran sebesar Rp131 miliar yang telah dialokasikan untuk ganti rugi akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Penilaian nilai ganti rugi dilakukan oleh KJPP, dan pembayaran akan disalurkan melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah.
Pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Gusti Sjamsir Alam terletak di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara. Proyek ini mencakup pembebasan lahan seluas 78 hektare yang terbagi ke dalam 1.003 bidang tanah. Proses ini melibatkan sekitar 7 RT dengan 630 pemilik tanah yang terdampak.
Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap langkah ini dapat mempercepat pengembangan bandara dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pengembangan Bandara Gusti Sjamsir Alam diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata serta perdagangan di Kotabaru.
