Banjarbaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Sosialisasi Antikorupsi bagi pimpinan daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah kota sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, dan diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan, mulai dari staf ahli, asisten, kepala SKPD, camat, lurah, hingga direktur rumah sakit daerah.
Dalam sambutannya, Sirajoni menegaskan bahwa kehadiran tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.
“Kehadiran KPK ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di Banjarbaru bukan sekadar slogan, tetapi langkah nyata yang terus diselaraskan dengan arahan pusat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus dimulai dari pencegahan melalui edukasi serta penguatan integritas di seluruh lini birokrasi.
“Pemberantasan korupsi harus dimulai dari akar, yaitu edukasi dan penguatan integritas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sirajoni juga menyoroti tiga poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh peserta, yakni penerapan nilai antikorupsi secara konsisten, penguatan peran pimpinan sebagai teladan, serta peningkatan kolaborasi dengan KPK dalam menjaga indeks integritas daerah.
Sosialisasi ini turut menghadirkan narasumber dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Nurtjahyadi, yang memberikan materi terkait nilai integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta identifikasi area rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap penguatan integritas dapat menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh aparatur, sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, dan terpercaya.
