Pemkab Tanah Bumbu Susun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2027–2031, Perkuat Kesiapsiagaan Hingga Tingkat Desa

Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027–2031 di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS), Kamis (12/11/2026). Langkah strategis ini ditempuh guna mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terukur, dan terarah, sekaligus mengintegrasikannya ke dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah.

Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, melalui Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Bumbu, H. Sulhadi, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tanah Bumbu, Muhammad Rizwan, menjelaskan bahwa penyusunan RPB periode 2027–2031 merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh dan penyempurnaan dokumen sebelumnya agar tetap adaptif, relevan, serta aplikatif saat menghadapi situasi kebencanaan.

Muhammad Rizwan memaparkan terdapat lima tujuan utama yang melandasi penyusunan dan pembaruan dokumen RPB tersebut:

  1. Menilai kesesuaian serta tingkat keakuratan basis data pada dokumen RPB periode sebelumnya.

  2. Memperbarui efektivitas strategi dan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana.

  3. Menyelaraskan arah kebijakan dan regulasi kebencanaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru.

  4. Mengintegrasikan pembelajaran empiris (lessons learned) dari berbagai kejadian bencana yang pernah terjadi di daerah.

  5. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, koordinasi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Dokumen ini kita evaluasi kembali untuk memastikan masih relevan, efektif, dan dapat dijalankan secara cepat apabila bencana kembali terjadi,” jelas Rizwan.

Ia menambahkan, setelah merampungkan tahapan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) akhir di tingkat daerah, dokumen RPB ini akan dibawa ke tahap asistensi akhir bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta sebelum resmi ditetapkan.

Keunggulan Data Spasial Terperinci hingga Tingkat Desa

Salah satu pembaruan krusial pada dokumen RPB 2027–2031 ini terletak pada pemanfaatan data spasial yang lebih presisi hingga tingkat desa. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan mitigasi dan rencana penanganan bencana tidak lagi bersifat makro di level kabupaten semata, melainkan menyasar langsung pada titik-titik desa yang memiliki indeks kerawanan bencana tinggi.

Sementara itu, narasumber dari Tim Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Arif Rahman Nugroho, mengapresiasi tingginya partisipasi kolaboratif dari seluruh elemen daerah—mulai dari unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, perguruan tinggi, pemerintah kecamatan, komunitas masyarakat, hingga pelaku dunia usaha—dalam penyusunan dokumen strategis ini.

Dr. Arif menjelaskan bahwa struktur dokumen RPB nantinya akan dilengkapi dengan matriks rencana aksi komprehensif, indikator capaian, peta data spasial, serta penentuan lokasi prioritas penanganan bencana. Selain itu, dokumen ini menetapkan pembagian peran secara tegas antara instansi utama (leading sector) dan instansi pendukung untuk setiap program kerja agar implementasi di lapangan berjalan terarah.

Seluruh pemetaan prioritas tersebut dirumuskan berdasarkan kajian risiko bencana dan hasil verifikasi lapangan yang akurat, sehingga intervensi program penanggulangan bencana benar-benar menjawab kebutuhan spesifik masing-masing desa.

Also Read

Bagikan:

Tags

Leave a Comment