Marabahan, PeloporKalimantan.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar rapat koordinasi internal untuk mengevaluasi program penataan kota tahun 2024 sekaligus menyusun strategi penataan kota tahun 2025. Rapat dilaksanakan pada Rabu, 4 Juni 2025, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, dan dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Penataan Kota. Peserta terdiri dari unsur Bappelitbang, Dinas PUPR, Perkim, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kesehatan, Sosial, Satpol PP, Diskominfo, Diskoperindag, serta Bagian Administrasi Pembangunan.
Ada tiga agenda utama yang dibahas, yaitu evaluasi pelaksanaan penataan kota tahun 2024, identifikasi isu strategis dan penentuan prioritas penataan tahun 2025, serta penguatan kelembagaan Satgas melalui revisi Surat Keputusan Tim Pengarah.
Hasil rapat mencakup dokumen evaluasi kegiatan 2024, daftar titik prioritas penataan kota 2025, serta draft revisi SK Satgas. Beberapa wilayah strategis di Kecamatan Marabahan menjadi fokus penataan tahun depan, di antaranya Tugu Rumpiang, Jembatan Rumpiang, RSUD Abdul Aziz, Pasar Baru, Pasar Wangkang, dan fasilitas umum lainnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), H. Akhdiyat Sabari, menyampaikan bahwa evaluasi menunjukkan kinerja positif dari sebagian besar SKPD. Hal ini menjadi dasar untuk menyusun langkah penataan kota yang lebih terarah dan partisipatif.
“Sebagian besar perangkat daerah telah menjalankan tugasnya dengan baik sepanjang 2024. Ke depan, kita akan memperkuat Satgas Kota dengan melibatkan komunitas masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Barito Kuala berencana melakukan peluncuran resmi Satgas Penataan Kota pada 2025, dengan melibatkan unsur masyarakat seperti Komunitas Peduli Sungai, Forum Masjid, dan kelompok warga lainnya.
“Mereka akan ikut dalam pengawasan dan pelaksanaan program penataan kota, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat benar-benar terasa,” jelas Akhdiyat.
Langkah ini dinilai sebagai wujud komitmen Pemkab Barito Kuala untuk menciptakan kota yang tertib, sehat, dan berkelanjutan melalui tata kelola yang inklusif dan kolaboratif.
