Balangan, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Balangan mulai memasuki fase penanganan darurat transisi pascabencana sebagai tahapan awal menuju pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak banjir dan banjir bandang.
Pelaksanaan fase transisi ini dilakukan sesuai arahan Bupati Balangan Abdul Hadi dengan melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lintas sektor guna memastikan penanganan pascabencana berjalan terarah dan terintegrasi.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, Senin (5/1/2026), menyampaikan bahwa fase transisi pascatanggap darurat memiliki peran strategis karena tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sementara, tetapi juga pemulihan kehidupan dasar masyarakat.
Pemulihan yang dilakukan mencakup perbaikan rumah warga, pemulihan lahan pertanian dan perkebunan, pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak terdampak, serta penanganan trauma psikologis korban bencana.
Pada sektor permukiman, pemerintah daerah menyalurkan bantuan perbaikan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan. Penilaian teknis dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai dasar penetapan besaran bantuan agar tepat sasaran dan akuntabel.
Pemulihan sektor pertanian dan perkebunan menjadi perhatian melalui peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pemerintah daerah menyiapkan mekanisme teknis agar petani terdampak dapat kembali berproduksi dan mempertahankan mata pencaharian mereka.
Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan telah melakukan pendataan kebutuhan seragam dan perlengkapan sekolah bagi peserta didik terdampak bencana, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, termasuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.
Selain pemulihan fisik dan sosial, pemerintah daerah juga menyediakan Rumah Healing sebagai sarana pemulihan trauma psikologis, khususnya bagi anak-anak korban bencana.
Seluruh rangkaian penanganan pascabencana tersebut dilaksanakan melalui sinergi lintas SKPD sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan dalam memastikan proses pemulihan berjalan terukur, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
