Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Kalimantan–Pulau Laut, proyek infrastruktur strategis yang diproyeksikan menjadi penghubung utama antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Peninjauan dilakukan di lokasi proyek Batulicin, Rabu (7/1/2026).
Monitoring lapangan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu H. Hasanuddin dan diikuti anggota DPRD, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanah Bumbu, Lurah Batulicin, Sekretaris Camat Batulicin, pihak pelaksana proyek dari PT PP, konsultan pengawas, serta unsur terkait lainnya.
Hasanuddin mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan jembatan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Menurutnya, proyek tersebut memiliki nilai strategis tinggi bagi masyarakat sehingga perlu pengawasan optimal terhadap tahapan pekerjaan maupun penggunaan anggaran.
Ia menyebutkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan jembatan tersebut. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut memberikan dukungan anggaran kurang lebih Rp500 miliar guna memastikan proyek berjalan sesuai target.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu Andi Asdar menambahkan, peninjauan kali ini merupakan monitoring kedua yang dilakukan DPRD setelah sebelumnya dilaksanakan pada Januari 2025. Ia menegaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek.
Dari sisi teknis, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanah Bumbu H.M. Ramdhan menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Kotabaru–Batulicin ditargetkan rampung pada tahun 2028 sesuai arahan kementerian terkait.
Sementara itu, Project Manager PT PP Yusuf Luqman memaparkan progres pembangunan secara menyeluruh, mulai dari peta lokasi, tahapan pekerjaan, hingga dokumentasi perkembangan proyek. Ia menjelaskan tantangan utama pembangunan berada pada kondisi batuan keras di dasar laut di area pondasi jembatan, sehingga memerlukan metode khusus dan waktu pengerjaan yang lebih panjang.
Meski menghadapi tantangan teknis tersebut, pihak pelaksana tetap berkomitmen menjaga progres pembangunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. DPRD Tanah Bumbu berharap jembatan sepanjang kurang lebih tiga kilometer ini dapat diselesaikan tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat sebagai akses strategis penghubung antarpulau serta pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
