Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah Republik Indonesia mendesak negara-negara anggota BRICS agar segera mewujudkan aksi nyata melampaui komitmen di atas kertas dalam menangani krisis iklim global. Desakan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, pada Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026).
Diplomasi strategis Indonesia berhasil menyepakati dokumen penting Joint Statement of the 12th BRICS Environment Ministers Meeting. Dokumen tersebut menetapkan empat pilar kerja sama prioritas tahun 2026, mencakup promosi gaya hidup berkelanjutan, aforestasi dan penanganan karhutla, akselerasi ekonomi sirkular, serta adaptasi iklim berbasis kearifan lokal.
Menteri Jumhur menegaskan bahwa krisis iklim tidak dapat diselesaikan secara parsial karena berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam. Kelestarian ekosistem darat dan laut dinilai menjadi fondasi mutlak bagi ketahanan iklim, sehingga kolaborasi praktis dan alih teknologi hijau antarnegara berkembang sangat krusial untuk ditingkatkan.
Selain langkah adaptasi, Indonesia memosisikan aksi iklim sebagai sarana mendongkrak daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan pasar karbon yang berintegritas. Prinsip transparansi dan ketertelusuran yang diusung diharapkan mampu memikat investasi hijau global untuk masuk ke dalam negeri.
Pada forum internasional tersebut, Indonesia turut memamerkan keberhasilan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang telah memberdayakan lebih dari 12.000 desa. Keberhasilan program ini dipadukan dengan kearifan lokal Nusantara seperti sistem Subak di Bali dan Sasi Lompa di Maluku sebagai bukti nyata kolaborasi sains modern dan tradisi lokal.
Sumber : Infopublik.id
