Balangan, Peloporkalimantan – Ancaman masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi sorotan utama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan. Agenda strategis tersebut diselenggarakan di Aula DKP3, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pada Rabu (17/6/2026).
Pertemuan lintas sektor ini secara khusus membahas penguatan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi membentengi keberadaan sawah-sawah produktif di daerah. Selain membahas kedaulatan pangan, DKP3 Balangan memanfaatkan forum ini untuk memaparkan hasil tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025.
Sekretaris DKP3 Kabupaten Balangan, Syahridha Elyani, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren perubahan fungsi lahan sawah aktif menjadi kawasan permukiman modern dan kompleks industri. Oleh sebab itu, regulasi zonasi proteksi mendesak untuk segera diterapkan secara kolektif di lapangan.
Syahridha menegaskan, aspek legalitas perlindungan ini mengacu kuat pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Di dalam aturan tertinggi tersebut dinyatakan secara gamblang bahwa kawasan yang sudah ditetapkan sebagai objek LP2B haram untuk dialihfungsikan.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Muhammad Nor, menyatakan komitmen penuh pemkab untuk melahirkan kebijakan yang pro terhadap masa depan sektor agraria. Ia meminta adanya komitmen nyata yang terjalin erat antara otoritas daerah, masyarakat, hingga para pelaku dunia usaha.
“Mari kita bangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Hanya dengan bekerja bersama, kita dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” tegas Muhammad Nor.
Muhammad Nor turut meminta seluruh peserta forum untuk aktif memberikan sumbangsih pemikiran, kritik, serta saran yang berbobot. Seluruh aspirasi mentah yang berhasil dihimpun dalam ruang diskusi ini dipastikan menjadi bahan evaluasi primer untuk menyempurnakan program kerja Pemkab Balangan pada sisa tahun anggaran 2026.
