Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tanah Bumbu menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), Rabu (6/5/2026), di Gunung Tinggi, Batulicin.
Kegiatan tersebut diikuti PPID dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga tingkat kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Kehadiran para pengelola informasi itu menjadi bagian penting dalam menyamakan persepsi terkait pengelolaan layanan informasi publik yang transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
Andi Rudi Latif melalui Kepala Diskominfo SP Tanah Bumbu, Al Husain Mardani, yang disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Akhmad Salehuddin, mengatakan monitoring dan evaluasi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
Selain pengelolaan PPID, forum tersebut juga membahas optimalisasi SP4N-LAPOR! sebagai sistem nasional yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan terhadap pelayanan publik.
Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan pemahaman terkait tata kelola pelayanan pengaduan, mekanisme tindak lanjut laporan masyarakat, hingga pentingnya respons cepat dari setiap admin pengelola layanan di masing-masing instansi.
Akhmad Salehuddin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbarui data dan informasi pada portal PPID masing-masing.
“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kami berharap pengelolaan PPID dan SP4N-LAPOR! di Tanah Bumbu semakin optimal sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih baik,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap sistem layanan informasi dan pengaduan publik dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
