Nasional, Peloporkalimantan – Peningkatan keselamatan lalu lintas, mutu pelayanan transportasi publik, hingga efisiensi logistik nasional menuntut sinergi erat antarberbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, operator angkutan, hingga pelaku usaha. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna mengakselerasi transformasi sistem transportasi darat, termasuk menyukseskan target nasional Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027.
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, menegaskan bahwa kompleksitas tantangan di sektor transportasi darat mustahil diselesaikan secara parsial oleh satu instansi semata. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang solid serta pembagian peran yang terukur agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan menghadirkan perubahan nyata di lapangan.
“We are not Superman but we are superteam,” kata Suntana saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) di Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi multipihak merupakan kekuatan utama dalam menjawab dinamika persoalan transportasi darat yang terus berkembang.
Percepatan Zero ODOL 2027 dan Optimalisasi Forum LLAJ
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornis menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menangani berbagai isu krusial transportasi darat, khususnya aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Ia memaparkan bahwa transportasi darat merupakan sebuah ekosistem luas yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, jajaran kepolisian, operator angkutan, pengelola infrastruktur, pelaku usaha logistik, hingga masyarakat luas. Sinergi lintas sektor mutlak diperlukan agar penyelesaian masalah tidak berjalan sendiri-sendiri maupun terhambat oleh ego sektoral.
Dalam Rakornis tersebut, Ditjen Perhubungan Darat memfokuskan pembahasan pada dua agenda prioritas utama, yakni percepatan kebijakan serta penguatan ekosistem transportasi darat menuju Zero ODOL 2027, serta penguatan sinergi lintas instansi melalui optimalisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Penertiban kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan dinilai menjadi agenda vital guna menjamin keselamatan perjalanan sekaligus menekan biaya logistik nasional. Keberhasilan kebijakan ini menuntut dukungan regulasi yang konsisten, kesiapan infrastruktur jalan, pengawasan terpadu, serta kepatuhan dari para pelaku usaha angkutan. Di sisi lain, penguatan Forum LLAJ diharapkan menjadi simpul koordinasi yang efektif bagi pemerintah, kepolisian, dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan solusi terpadu atas persoalan lalu lintas di daerah.
Forum diskusi Rakornis ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari berbagai kementerian, lembaga, dan praktisi, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo R.M. Manuhutu, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Arrahmanza, Ketua Umum KAMSELINDO Kyatmaja Lookman, Koordinator Multimoda, Keselamatan, Transportasi, dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas Adi Perdana, Kasubdit Manajemen Operasional dan Rekayasa Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol. Valentinus Asmoro, serta akademisi transportasi Martha Leni Siregar.
Aan berharap seluruh gagasan dan masukan strategis yang mengemuka dalam forum tersebut segera diterjemahkan ke dalam langkah aksi yang konkret serta berkelanjutan di lapangan, sehingga berdampak langsung pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan peningkatan kualitas layanan transportasi darat bagi masyarakat.







