Kemenhub Identifikasi Pelabuhan Potensial untuk Pengembangan melalui Kerja Sama Investasi Badan Usaha

Nasional, Peloporkalimantan – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) tengah mengidentifikasi sejumlah pelabuhan potensial di berbagai wilayah Indonesia untuk dikembangkan melalui skema kerja sama investasi bersama badan usaha. Langkah strategis ini diarahkan guna memperkuat infrastruktur kepelabuhanan, meningkatkan mutu pelayanan, serta mendukung kelancaran konektivitas dan efisiensi logistik nasional.

Pemetaan potensi tersebut menjadi pokok pembahasan utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Studi Identifikasi Pelabuhan Potensial dan Bentuk Kerja Samanya yang digelar di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Triono, menjelaskan bahwa pelibatan badan usaha merupakan salah satu alternatif strategis untuk menjawab kebutuhan percepatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan di berbagai daerah.

Menurutnya, skema kemitraan antara pemerintah dan badan usaha tidak semata-mata diproyeksikan sebagai sumber pembiayaan alternatif di luar anggaran negara, melainkan juga sebagai instrumen untuk memacu efisiensi operasional, inovasi layanan, serta tata kelola pelabuhan yang lebih profesional dan berkelanjutan.

“Kerja sama pemerintah dengan badan usaha diharapkan tidak hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif, tetapi juga mampu menghadirkan efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengelolaan pelabuhan yang lebih profesional dan berkelanjutan,” ujar Triono.

Ia menegaskan bahwa pelabuhan memegang peranan vital sebagai simpul utama transportasi laut, penghubung antarpulau, sekaligus urat nadi dalam sistem rantai pasok nasional. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan yang terencana sangat diperlukan guna menopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Penilaian Komprehensif dan Skema Kemitraan Sesuai Karakteristik Daerah

Melalui kajian identifikasi tersebut, Ditjen Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi pengembangan pelabuhan berdasarkan berbagai parameter teknis dan ekonomi. Aspek penilaian mencakup kondisi fisik serta fasilitas eksisting, potensi ekonomi wilayah, prospek pasar, volume arus barang dan penumpang, estimasi kebutuhan investasi, kesiapan infrastruktur penunjang, hingga kelayakan aspek teknis dan operasional.

Selain itu, proses identifikasi turut mempertimbangkan keselarasan dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) serta arah kebijakan pembangunan transportasi laut nasional. Penilaian ketat ini dilakukan agar setiap pelabuhan yang ditawarkan kepada calon mitra investor memiliki prospek pengembangan dan tingkat kelayakan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Triono menggarisbawahi bahwa bentuk kerja sama investasi tidak akan diseragamkan untuk seluruh pelabuhan. Setiap pelabuhan memiliki karakteristik geografis, potensi muatan, serta kebutuhan pengembangan yang spesifik sehingga skema kemitraan wajib disesuaikan dengan profil masing-masing lokasi.

“Setiap pelabuhan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, bentuk kerja sama yang ditawarkan harus disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kelayakan masing-masing pelabuhan,” jelasnya.

Dalam forum diskusi tersebut, Ditjen Perhubungan Laut turut menghimpun masukan konstruktif dari jajaran penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan (BUP), serta calon mitra investasi guna menyempurnakan dokumen hasil studi agar selaras dengan realitas kondisi di lapangan.

Seluruh tahapan pelaksanaan kerja sama pengembangan infrastruktur kepelabuhanan ini dipastikan tetap berpedoman penuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 beserta regulasi turunannya.

Also Read

Bagikan:

Tags

Leave a Comment