Kotabaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus mengakselerasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta percepatan Reformasi Birokrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan strategis ini diikuti oleh seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta tim penyusun SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Kotabaru. Agenda pembinaan difokuskan pada asistensi, pendampingan teknis, dan evaluasi kelengkapan dokumen maupun efektivitas implementasi di lapangan.
Mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kotabaru, Ir. Anang Muhammad Zen, S.T., M.T. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa SAKIP dan Reformasi Birokrasi bukanlah sekadar rutinitas kewajiban administratif, melainkan instrumen vital untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, ketepatan sasaran penggunaan anggaran, hingga kualitas pelayanan publik yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, birokrasi modern dituntut untuk semakin adaptif, lincah, efisien, dan berorientasi penuh pada hasil nyata (outcome), bukan sekadar berfokus pada penyelesaian tumpukan dokumen maupun laporan formalitas.
Dalam kesempatan tersebut, Anang memaparkan rapor evaluasi kinerja Pemkab Kotabaru tahun 2025, di mana Indeks Reformasi Birokrasi berhasil meraih predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 76,22, sementara capaian SAKIP berada pada nilai 64,80 dengan predikat B (Baik).
“Capaian Reformasi Birokrasi dengan predikat BB tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, nilai SAKIP kita yang masih berada pada predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan. Target kita ke depan, SAKIP Kabupaten Kotabaru harus meningkat minimal menjadi BB, bahkan A,” tegas Anang Muhammad Zen.
Ia menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah dan camat agar menaruh perhatian serius terhadap akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing. Pimpinan SKPD diminta turun tangan memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar selaras dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama daerah, serta memperkuat keselarasan berjenjang (cascading kinerja) mulai dari dokumen perencanaan daerah hingga target kinerja individu aparatur.
Tiga Langkah Strategis Percepatan Perbaikan SAKIP
Guna mengakselerasi peningkatan predikat tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Kotabaru merumuskan tiga langkah strategis utama yang wajib menjadi perhatian bersama seluruh jajaran birokrasi:
-
Penguatan Komitmen Pimpinan OPD: Melaksanakan evaluasi capaian kinerja secara berkala, menetapkan penanggung jawab atas setiap kendala yang muncul, serta mengendalikan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
-
Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur: Melakukan pembenahan berbasis persoalan nyata di lapangan, khususnya pada penyusunan indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, dan pelaporan. Dalam hal ini, Bapperida dan Bagian Organisasi diminta memperluas pendampingan, sementara Inspektorat memperkuat fungsi evaluasi internal dan memberikan rekomendasi substantif.
-
Pembenahan Tata Kerja Tim SAKIP Kabupaten: Memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, menyusun kalender kerja yang terukur, menyelaraskan standar penilaian, menyiapkan basis data serta akses evaluator, dan mengelola tindak lanjut secara terintegrasi.
Samakan Persepsi dan Bangun Budaya Kerja Berorientasi Pelayanan
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru selaku ketua pelaksana kegiatan, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP., menjelaskan bahwa pembinaan ini menjadi forum krusial untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam mengimplementasikan SAKIP dan Reformasi Birokrasi secara utuh.
Melalui pendampingan yang terarah, berbagai kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah—terutama dalam penyusunan perjanjian kinerja dan penerapan sistem akuntabilitas—diharapkan dapat teridentifikasi sejak dini dan segera dicarikan solusinya.








