Hulu Sungai Tengah, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jaring perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Hal ini ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 38 lansia dan penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Batang Alai Timur.
Prosesi penyerahan bantuan sosial tersebut dipusatkan di Aula Kecamatan Batang Alai Timur, Kamis (15/7/2026). Program ini direalisasikan melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA) Kabupaten HST.
Bupati HST, Samsul Rizal, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ainur Rafiq, menegaskan bahwa bantuan ini hadir sebagai bentuk perhatian mendasar pemerintah daerah untuk memeringankan beban ekonomi warga.
“Bantuan ini merupakan kepedulian pemerintah daerah kepada buhan pian sabarataan (bapak ibu sekalian). Semoga bantuan ini dapat meringankan beban buhan pian,” ujar Ainur Rafiq saat membacakan amanat Bupati HST.
Ia berpesan agar paket bantuan yang telah diserahkan dapat dipergunakan secara bijak dan optimal guna menopang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, baik bagi para penerima manfaat maupun keluarga yang mendampingi.
“Gunakanlah dan manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya agar dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.
Perkuat Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinsos PPKB PPPA Kabupaten HST, Zulkifli, memaparkan rincian profil penerima manfaat di Kecamatan Batang Alai Timur. Dari total 38 penerima, sasaran terbagi atas 23 lansia, 5 penyandang disabilitas fisik, serta 10 penyandang disabilitas mental.
Program intervensi sosial ini dirancang khusus untuk menjangkau warga yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental dalam menjalankan aktivitas keseharian dan memenuhi kebutuhan hidup mandiri.
Pemerintah Kabupaten HST berharap sinergi antara perangkat daerah teknis dan pemerintah kecamatan dapat terus terjalin erat agar seluruh alokasi bantuan sosial di wilayah Bumi Murakata berjalan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata.
