Nasional, Peloporkalimantan – Perkembangan pesat teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan komputasi di tanah air harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pembangunan pusat data (data center) wajib memperhitungkan prinsip keseimbangan yang ketat antara kapasitas komputasi dengan ketersediaan energi serta pasokan air bersih.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat memberikan keterangan di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Ia menjelaskan bahwa tingginya kebutuhan komputasi membuat pembangunan pusat data menjadi suatu hal yang rasional bagi Indonesia di tengah era digital.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar ekspansi infrastruktur digital tersebut tidak sampai mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas, terutama terkait jaminan kecukupan energi dan ketersediaan air bagi masyarakat.
Tapi di saat yang bersamaan, tentu kita harus melihat kecukupan energi. Tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama ya publik, layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu. Nah, cara mem-balance-nya adalah memang berbagai sektor ini harus berbicara, terang Meutya.
Sinergi Lintas Sektor dan Seleksi Ketat Lokasi
Selama ini, regulasi terkait perizinan pembangunan pusat data kerap kali masih sektoral. Menkomdigi berharap ke depannya aturan tersebut dapat dibahas secara terpadu lintas kementerian dan lembaga sebelum izin prinsip pembangunan dikeluarkan.
Menurutnya, penentuan titik lokasi pembangunan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kementerian Komdigi perlu dilibatkan untuk memetakan wilayah dengan konektivitas yang baik serta mengkalkulasi kebutuhan riil pengguna internet di daerah tersebut.
Sejumlah faktor krusial yang harus menjadi acuan dalam pemilihan lokasi di antaranya adalah kapasitas daya dukung sumber daya air, ketersediaan pasokan energi listrik di wilayah setempat, serta kualitas jangkauan sinyal telekomunikasi.
Meutya mengungkapkan bahwa gelombang masuknya investor pusat data ke Indonesia kian meningkat seiring dinamika geopolitik global dan lonjakan kebutuhan komputasi domestik. Namun, pemerintah berkomitmen untuk bersikap selektif agar Indonesia tidak sekadar menjadi lokasi penumpukan infrastruktur digital tanpa kendali.
Tapi itu, penjagaan, supaya kita ini tidak boleh dibanjiri. Kita harus betul-betul pilih-pilih lokasi, kemudian juga sesuai kebutuhan, tidak boleh juga terlalu berlebih, karena harus ada trade-off-nya. Bagaimana ekonomi kreatif digital tetap tumbuh, tapi air terjaga, energi tetap terjaga, tegasnya.
Isu pembangunan pusat data saat ini telah menjadi perhatian global, di mana sejumlah kawasan di tanah air seperti Batam dan Jatiluhur juga mulai menghadapi perdebatan terkait aspek keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan sumber daya pendukungnya.
Berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat yang kapasitas komputasinya sudah sangat tinggi, Indonesia masih memerlukan tambahan kapasitas guna menopang pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif yang bergerak sangat cepat. Kendati demikian, pemerintah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini akan terus dikawal secara ketat melalui perencanaan tata ruang dan energi yang terintegrasi, sehingga kemajuan teknologi berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
Sumber : Infopublik.id
