Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah Republik Indonesia terus menggenjot komitmen global dalam transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Indonesia secara resmi menawarkan konsep insentif menarik melalui mekanisme pasar karbon bagi para investor global yang menanamkan modalnya pada berbagai proyek hijau di tanah air.
Tawaran strategis tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 20 pemimpin perusahaan global (CEO) dalam forum High Level and CEO Forum on Low-Emission Rice and Sustainable Agriculture. Acara bergengsi ini digelar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81 serta NY Climate Week 2026 di New York, Amerika Serikat.
Berdasarkan siaran pers yang diterima, Selasa (29/9/2026), Zulkifli Hasan memaparkan bahwa peluang untuk memperoleh nilai tambah (value added) serta insentif finansial dari aksi penurunan emisi kini dirancang sedemikian rupa agar investasi hijau di Indonesia menjadi jauh lebih menarik dan kompetitif bagi pemodal internasional.
Dalam pemaparannya, pria yang akrab disapa Zulhas ini merinci tiga sektor utama yang menjadi fokus peluang investasi hijau Indonesia, yakni sektor pangan melalui pengembangan padi rendah emisi, sektor persampahan lewat pengolahan sampah bernilai ekonomi tinggi, serta sektor kelautan melalui optimalisasi potensi karbon biru (blue carbon).
Ia secara terbuka mengajak para pelaku usaha global untuk menjajaki berbagai proyek konkret yang dapat berkontribusi langsung dalam menutup kebutuhan pembiayaan aksi iklim Indonesia. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga guna mendatangkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas, termasuk para petani dan nelayan.
Langkah jemput bola ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempertemukan kebutuhan pendanaan aksi iklim dengan proyek-proyek lapangan yang siap eksekusi. Indonesia membutuhkan kemitraan strategis yang mampu mendukung target penurunan emisi secara signifikan, sekaligus mendongkrak produktivitas pangan, menyejahterakan masyarakat pesisir, dan menuntaskan persoalan persampahan nasional.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulhas menegaskan bahwa pihaknya telah mendorong penyederhanaan regulasi dan tata kelola perdagangan karbon agar dapat diimplementasikan secara masif tanpa mengorbankan kredibilitas sistem. Penguatan kerangka kerja ini membuka jalan lebar bagi hasil penurunan emisi yang terukur untuk dikonversi menjadi nilai ekonomi guna menarik pembiayaan global. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memperbarui ketentuan perdagangan karbon melalui bursa, termasuk penyempurnaan mekanisme pencatatan unit karbon dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Pada sektor pangan, peluang yang ditawarkan mencakup pengembangan budidaya padi rendah emisi. Indonesia bertekad memperkuat ketahanan pangan nasional sambil menerapkan praktik pertanian modern yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam dan ramah lingkungan. Agar transformasi ini dapat diterapkan secara luas oleh akar rumput, pemerintah memastikan ketersediaan teknologi, skema pembiayaan, kepastian pasar, serta manfaat ekonomi yang jelas bagi para petani.
Sementara di sektor persampahan, Zulhas menyoroti urgensi penanganan masalah lingkungan perkotaan di tanah air. Pemerintah secara proaktif mendorong investasi pada fasilitas pengolahan sampah modern yang mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus menghasilkan energi terbarukan atau nilai ekonomis (waste to energy).
“Indonesia menghadapi kedaruratan sampah yang harus segera diatasi, salah satunya melalui waste to energy. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia mendorong investasi hijau sektor sampah sebagai prioritas,” tegas Zulhas.
Adapun di sektor kelautan, fokus investasi hijau diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk mengoptimalkan potensi besar blue carbon.
Kehadiran delegasi Indonesia dalam forum internasional di New York ini menjadi momentum penting untuk menjemput mitra strategis secara langsung. Pesan utama yang dibawa pemerintah adalah bahwa aksi iklim harus dapat diterjemahkan ke dalam bentuk proyek nyata yang memiliki lokasi jelas, pelaksana yang kompeten, kebutuhan pendanaan terukur, indikator keberhasilan yang jelas, serta memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.
Dalam pidato utamanya yang bertema Indonesia’s Food System Transformation, Zulkifli Hasan juga memaparkan perkembangan terkini sektor pangan nasional serta arah kebijakan strategis untuk menjaga keberlanjutannya di masa depan. Kehadiran dan gagasan yang disampaikan semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi hijau yang siap menjembatani sinergi antara ketahanan pangan, penurunan emisi karbon, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sumber : Infopublik.id
