Hulu Sungai Tengah, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengambil langkah progresif dalam menggenjot kualitas birokrasi pemerintahan di tingkat tapak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berlangsung di Kampus Pascasarjana IPDN, Jakarta.
Kesepakatan strategis ini ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HST, H. M. Pajaruddin, S.T., bersama Kepala LPM IPDN, Ihwan Sudrajat. Kerja sama tersebut diproyeksikan untuk mengakselerasi peningkatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan bagi seluruh pembakal (kepala desa) dan lurah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Sekda HST M. Pajaruddin, dalam keterangannya, menegaskan bahwa para pembakal dan lurah memegang peranan krusial sebagai garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial mereka menjadi kebutuhan mutlak.
“Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Pajaruddin.
Rencananya, program pelatihan dan peningkatan kompetensi kepemimpinan pemerintahan bagi pembakal dan lurah se-Bumi Murakata ini akan mulai bergulir pada triwulan IV tahun 2026. Materi yang disiapkan tidak sekadar berfokus pada teknis tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup penanaman wawasan kebangsaan serta penegakkan kedisiplinan aparatur.
Melalui kurikulum tersebut, Pemkab HST berharap terbangun soliditas dan sinergi yang semakin kokoh antaraparatur di tingkat desa dan kelurahan dalam mengemban tugas-tugas pelayanan publik.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten HST, Eddy Rahmawan, menyambut baik terealisasinya kerja sama ini. Ia menilai pembekalan dari lembaga sekelas IPDN akan memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelayanan di tingkat akar rumput.
“Harapannya, pembakal dan lurah semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, kompetensi yang matang dari aparatur desa dan kelurahan sangat menentukan kualitas pelayanan harian, mengingat mereka adalah pihak yang paling pertama kali merespons berbagai dinamika dan kebutuhan warga di lapangan.
Sebelum penandatanganan resmi ini dilakukan, rangkaian kerja sama telah melalui tahapan matang, termasuk pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) finalisasi PKS di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
Agenda penandatanganan di Jakarta turut dihadiri oleh jajaran penting Pemkab HST, di antaranya unsur Tenaga Ahli Bupati, Kepala BPKPD HST, jajaran Dinas PMD HST, serta Kepala Bidang Data, Pengadaan dan Pengembangan SDM BKPSDMD HST bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten HST.
Melalui sinergi bersama IPDN ini, Pemkab HST optimis kualitas tata kelola pemerintahan daerah dari level terbawah akan semakin profesional, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Tengah.
