Kotabaru, Peloporkalimantan – Langkah percepatan pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut memasuki babak baru usai penandatanganan Adendum Nota Kesepakatan Bersama di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada Senin (31/8/2026). Kesepakatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah pusat difokuskan pada pembangunan bentang utama serta jembatan pendekat dengan nilai kontrak mencapai Rp2,9 triliun. Saat ini, progres fisik jembatan penghubung tersebut telah menyentuh angka 68,2 persen dan diproyeksikan selesai sepenuhnya pada 2028 mendatang.
Guna menuntaskan proyek strategis ini, pembagian pengerjaan jalan akses pendekat akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, yakni Pemkab Tanah Bumbu di sisi Batulicin dan Pemkab Kotabaru di sisi Pulau Laut. Selain jembatan, kolaborasi lintas sektor ini juga mendorong penyelesaian Jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer yang membutuhkan total alokasi anggaran gabungan APBN dan APBD sekitar Rp1,8 triliun.
Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menyambut optimis langkah percepatan tersebut karena keberadaan jembatan sudah sangat dinantikan oleh masyarakat luas. Terbukanya akses penyeberangan darat ini dinilai akan memperlancar arus mobilitas warga, menekan biaya logistik, serta mempermudah distribusi bahan pokok ke wilayah kepulauan.
Kesepakatan bersama ini diharapkan segera ditindaklanjuti menjadi langkah operasional di lapangan oleh seluruh pihak yang terlibat. Peningkatan konektivitas infrastruktur tersebut diyakini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan.
