Balangan, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Balangan mempercepat persiapan menghadapi perubahan mekanisme evaluasi pemerintahan digital yang diterapkan pemerintah pusat. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan Indeks Kinerja Pemerintah Digital melalui pemenuhan data dukung serta indikator penilaian terbaru.
Penyesuaian ini menyusul kebijakan Kementerian PANRB yang mengganti Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Sebagai langkah taktis, Diskominfosan Balangan memberangkatkan 30 pemangku indikator lintas perangkat daerah untuk mengikuti pelatihan di Banjarmasin pada 20–23 Juli 2026.
Mekanisme baru ini mewajibkan Pemkab Balangan menyelesaikan penilaian mandiri melalui portal resmi pemerintah pusat pada periode 1 Juli hingga 7 Agustus 2026. Selama masa tersebut, seluruh instansi diwajibkan memetakan bukti dukung serta memenuhi tujuh aspek evaluasi yang mencakup 20 indikator.
Kepala Diskominfosan Balangan, Syaifuddin Tailah, menegaskan bahwa perubahan ini menuntut kesiapan penuh dari seluruh instansi. Ia menyebut keberhasilan evaluasi tidak hanya bertumpu pada Diskominfosan, melainkan membutuhkan komitmen kolektif seluruh perangkat daerah pemilik indikator pada Kamis (23/7/2026).
Sementara itu, Kabid Aptika Diskominfosan Balangan, Murdiansyah, menyatakan pihaknya akan segera melakukan pendampingan intensif bagi seluruh peserta pelatihan. Tim teknis langsung bergerak cepat mengumpulkan dan melengkapi dokumen persyarat agar dapat diunggah tepat waktu sebelum batas akhir 7 Agustus mendatang.
Plt Asisten Administrasi Umum Setda Balangan, Hj. Ernawati, yang hadir mewakili Bupati, mengingatkan agar proses ini tidak dianggap sekadar formalitas administrasi. Evaluasi kinerja digital harus menjadi tolok ukur nyata Pemkab Balangan dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi bagi masyarakat.
