Balangan, Peloporkalimantan – Wakil Bupati Balangan, H. Akhmad Fauzi, menyampaikan jawaban dan tanggapan resmi pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Nota jawaban atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Balangan pada Selasa (30/6/2026).
Saat membacakan pidato tertulis Bupati Balangan, Akhmad Fauzi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas rentetan masukan, saran, hingga kritik konstruktif yang dilayangkan oleh seluruh fraksi di parlemen. Pemkab Balangan menilai dinamika pandangan dari pihak legislatif merupakan bagian krusial dari fungsi pengawasan sekaligus cerminan kemitraan yang sehat.
Fauzi menegaskan bahwa berbagai catatan dan rekomendasi dari DPRD akan dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Bumi Sanggam. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengawal tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, serta senantiasa berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Guna menghasilkan keputusan yang berkualitas, pemkab meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja mereka di DPRD selama proses pembahasan lanjutan berlangsung. Pemkab Balangan juga menyatakan siap melanjutkan bedah substansi Raperda ini secara terbuka demi mencapai kesepakatan bersama.
Selain itu, pemerintah daerah membuka ruang yang luas untuk melakukan perbaikan maupun penyesuaian materi Raperda jika dalam proses studi bersama nanti ditemukan komponen yang perlu disempurnakan. Fleksibilitas ini dinilai penting demi menjaga kualitas dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD agar tetap valid dan reliabel.
Di akhir pidato kepala daerah, Wabup Akhmad Fauzi berharap sinergi harmonis yang telah terbangun kokoh antara jajaran eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan. Hubungan kerja yang solid ini diharapkan mampu memperlancar seluruh sisa tahapan regulasi sehingga melahirkan kebijakan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Balangan.
