Balangan, Peloporkalimantan – Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi fokus utama dalam kegiatan Bedah Indikator Makro Daerah. Agenda strategis ini diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pada Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini digelar dengan tujuan utama mendongkrak pemahaman aparatur sipil negara di lingkup perangkat daerah terkait indikator makro pembangunan. Melalui penyamaan persepsi ini, Pemkab Balangan berkomitmen menyelaraskan langkah taktis demi memacu capaian pembangunan lewat program kerja yang terintegrasi.
Kepala Bapperida Kabupaten Balangan, Rakhmadi Yusni, menegaskan bahwa kesamaan cara pandang mengenai indikator makro sangat krusial dalam merancang program kerja daerah. Ia mengingatkan bahwa seluruh rapor keberhasilan pembangunan daerah di akhir tahun anggaran akan diukur dan divalidasi melalui data statistik resmi.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait makna indikator makro daerah, serta menyamakan persepsi bagaimana cara meningkatkan indikator makro daerah melalui intervensi program pemerintah,” jelas Rakhmadi.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Balangan, Sigit Purnomo, mengingatkan bahwa perbaikan angka indikator makro tidak bisa dicapai secara instan. Fluktuasi data ke arah yang positif memerlukan proses yang simultan serta kesinambungan program kerja lintas sektor secara konsisten.
Sigit mencontohkan penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik riil pencari kerja di lapangan. Dengan memegang data yang akurat, pemerintah daerah dipastikan dapat merumuskan intervensi yang jauh lebih efektif, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal.
Melalui penyelenggaraan forum ini, seluruh instansi di bawah naungan Pemkab Balangan diharapkan semakin optimal dan jeli dalam memanfaatkan data statistik sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Langkah data-driven policy ini diambil agar setiap anggaran yang digelontorkan dalam program pembangunan dapat berjalan efektif, terukur, dan menjawab kebutuhan publik.
