Hulu Sungai Tengah, Peloporkalimantan – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) resmi memulai pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh wilayah Bumi Murakata pada Senin (15/6/2026). Langkah masif ini ditandai dengan diterjunkannya sebanyak 298 petugas terlatih untuk menyisir dan mendata secara detail seluruh aktivitas urat nadi perekonomian masyarakat. Agenda berskala nasional ini bertujuan untuk memetakan struktur ekonomi, menyusun basis data pelaku usaha, serta menangkap potret riil dinamika bisnis lokal yang berkembang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Kepala BPS Kabupaten HST, Agus Salim, memaparkan bahwa seluruh rangkaian persiapan teknis sejatinya telah digodok secara matang sejak awal Mei lalu, hingga akhirnya memasuki tahapan inti pencacahan lapangan pada pertengahan Juni ini. Dari total ratusan personel yang dikerahkan, komposisi tim di lapangan dibagi menjadi 262 petugas pencacah objek serta 36 petugas pengawas. Para pengawas ini mengemban mandat penting untuk memastikan kualitas data, mengawal validitas kuisioner, serta menjamin seluruh proses interviu di lapangan berjalan selaras dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
Agus menjelaskan bahwa seluruh korps petugas telah digembleng melalui pembekalan teknis yang intensif agar mampu bertindak profesional, ramah, dan solutif saat berhadapan dengan responden. Cakupan pendataan Sensus Ekonomi 2026 ini dipastikan menyasar seluruh strata pelaku usaha tanpa terkecuali. Standardisasi instrumen sensus akan memotret ekosistem usaha mikro terkecil seperti warung kelontong tradisional dan industri rumahan, hingga melompat pada sektor korporasi skala menengah dan perusahaan manufaktur besar guna mendapatkan kompilasi data yang komprehensif.
Guna mengantisipasi munculnya potensi penolakan di lapangan serta mengindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala BPS HST menegaskan bahwa setiap petugas resmi telah dibekali dengan atribut identitas yang sangat jelas. Saat menjalankan tugasnya, personel wajib mengenakan kartu tanda pengenal resmi, rompi khas institusi BPS, serta membawa kelengkapan berkas pendataan digital maupun fisik yang dapat dikenali secara mudah oleh publik. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk menyambut baik kedatangan para petugas serta bersedia memberikan jawaban yang jujur dan akurat.
Pihak manajemen BPS HST juga melayangkan garansi sosial dengan memastikan bahwa seluruh kerahasiaan data yang disetorkan oleh para pelaku usaha dijamin penuh dan dilindungi oleh undang-undang. Agus menegaskan bahwa output data yang dikumpulkan murni hanya akan dikonversi menjadi angka statistik pembangunan, serta sama sekali tidak akan disalahgunakan untuk urusan penarikan pajak maupun instrumen proses penegakan hukum. Data final hasil sensus ini diproyeksikan menjadi kompas strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, mendatangkan arus investasi, dan menyusun program pemberdayaan UMKM yang tepat sasaran.
