Hulu Sungai Tengah, Peloporkalimantan – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal, secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten HST Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, pada Selasa (9/6/2026). Agenda strategis ini dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, kepala perangkat daerah terkait, serta seluruh jajaran pengurus TPID Kabupaten HST. Pertemuan ini difokuskan untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga di tengah tantangan produksi pangan domestik dan dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Dalam sambutannya, Bupati Samsul Rizal menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas nasional yang menuntut komitmen penuh dari seluruh pemangku kebijakan. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor lintas instansi dinilai menjadi kunci utama untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Guna mencapai target tersebut, Bupati menelurkan empat arahan strategis yang wajib diakselerasi oleh seluruh anggota TPID Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam waktu dekat.
Arahan pertama menitikberatkan pada percepatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Pemkab HST dengan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Perumda Pasar Baiman. Kemitraan ini diproyeksikan mampu menciptakan kepastian pasar yang jelas bagi produk-produk pertanian asal HST, memperkuat rantai pasok, sekaligus menjaga keseimbangan harga baik di tingkat petani sebagai produsen maupun warga sebagai konsumen. Selanjutnya, arahan kedua adalah penguatan Program GEMPIDA atau Gerakan Masyarakat Peduli Inflasi Daerah yang mengintegrasikan sub-program seperti INRAPA, ASN GEMBIRA, GEMPITA, dan EDISI sebagai fondasi ketahanan pangan keluarga.
Lebih jauh, pada arahan ketiga, Samsul Rizal menginstruksikan percepatan pembentukan Perumda Agro, Pangan, dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru ini nantinya akan mengemban tugas vital sebagai penyerap hasil panen para petani lokal sekaligus penyedia cadangan pangan daerah. Perumda ini juga diproyeksikan bertindak sebagai agregator komoditas utama demi mendukung keberlanjutan program kerja sama antar-daerah. Sementara itu, arahan keempat berfokus pada optimalisasi sembilan langkah konkret pengendalian inflasi melalui implementasi strategi 4K, yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Melalui pelaksanaan HLM TPID 2026 ini, Pemerintah Kabupaten HST menargetkan angka inflasi daerah di Bumi Murakata tetap berada di koridor aman sesuai sasaran nasional. Bupati juga mengimbau jajarannya untuk lebih aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas harga, mengingat partisipasi publik sangat menentukan keberhasilan program di lapangan. Pemkab HST optimistis dengan manajemen risiko yang terintegrasi dan responsif, pertumbuhan ekonomi daerah akan terus meningkat secara berkelanjutan.
