Kotabaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menegaskan komitmennya untuk memperkuat komunikasi publik yang responsif, transparan, dan berbasis data melalui sinergi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Public Communication Summit 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital”, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan persepsi dalam menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Muslim, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai strategi komunikasi publik yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
“Acara hari ini kita harapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Sebagaimana kita ketahui, arus informasi dan isu sangat deras. Yang paling masif saat ini justru berkembang di media sosial,” ujarnya.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sekaligus ruang berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi publik.
Sementara itu, sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Subhan Nor Yaumil, menegaskan bahwa komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi.
“Pengelolaan yang baik dapat memengaruhi reputasi institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Padahal kepercayaan publik adalah instrumen penting dalam keberhasilan kebijakan pemerintah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan respons cepat terhadap isu-isu yang berkembang di ruang digital agar pemerintah mampu menghadirkan komunikasi yang transparan, akurat, dan membangun dialog yang sehat dengan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Kabupaten Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, menyatakan kesiapan Pemkab Kotabaru untuk mendukung penguatan komunikasi publik dan pengelolaan isu secara kolaboratif di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, Pemkab Kotabaru akan terus memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah, Diskominfo, dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan setiap isu strategis dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berbasis data.
“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan seluruh kabupaten/kota lainnya dengan tujuan memastikan komunikasi pemerintah berpihak pada masyarakat, melindungi reputasi institusi, dan mendukung terwujudnya Kotabaru yang maju serta berdaya saing,” tegasnya.
Public Communication Summit 2026 menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Dudy Rudianto, akademisi Universitas Indonesia Jojo S. Nugroho, Ani Natalia Pinem dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, serta CEO Tribun Network Dahlan Dahi.
Kegiatan yang diikuti kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Kepala Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan itu ditutup dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama sebagai bentuk kesepakatan memperkuat kolaborasi dalam membangun komunikasi publik yang terintegrasi, responsif, dan terpercaya.
