Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah mulai menerapkan langkah deregulasi besar di sektor olahraga dengan memangkas 191 Peraturan Menteri menjadi hanya empat regulasi utama guna meningkatkan efektivitas birokrasi dan pembinaan atlet.
Kebijakan tersebut diinisiasi Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, sebagai upaya menghilangkan tumpang tindih aturan yang selama ini dinilai menghambat pengambilan keputusan dan pengembangan olahraga nasional.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menilai langkah ini sebagai terobosan besar dalam reformasi regulasi.
“Penyederhanaan dari 191 menjadi empat regulasi bukan sekadar efisiensi administratif, tetapi upaya merombak pendekatan birokrasi yang selama ini terlalu kompleks,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Selama ini, banyaknya regulasi di sektor olahraga disebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperlambat proses pengambilan kebijakan, serta membatasi fleksibilitas pembinaan atlet dan pengembangan industri olahraga.
Melalui deregulasi ini, pemerintah menargetkan terciptanya sistem yang lebih sederhana, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga, penguatan ekosistem industri olahraga, serta pembinaan pemuda yang lebih terintegrasi.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong deregulasi di berbagai sektor strategis guna mempercepat kinerja pemerintah.
Namun, penyederhanaan regulasi secara drastis juga memiliki tantangan. Risiko kekosongan norma dapat muncul apabila tidak diiringi dengan pedoman teknis yang jelas di tingkat implementasi.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan—mulai dari organisasi olahraga, pemerintah daerah, hingga pelaku industri—dituntut mampu beradaptasi dengan kerangka regulasi baru tersebut.
Di sisi lain, deregulasi ini membuka peluang lebih luas bagi inovasi, termasuk pengembangan industri olahraga dan sport tourism yang sebelumnya terhambat oleh regulasi yang kaku.
Jika berhasil, model deregulasi ini berpotensi menjadi rujukan bagi sektor lain. Namun tanpa pengawasan dan implementasi yang kuat, langkah ini juga berisiko menimbulkan ketidakpastian baru dalam tata kelola olahraga nasional.
Sumber : Infopublik.id
