Balangan, Peloporkalimantan – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) progres calon Desa Maladministrasi di Kecamatan Awayan, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan monitoring dilakukan di tiga desa, yakni Desa Pulantan, Desa Ambakiang, dan Desa Putat Basiun. Monev ini menjadi bagian dari upaya pembinaan dan pendampingan pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pelayanan publik dan administrasi.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DP3A P2KB PMD Balangan, Renny Yudisthesia, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan menilai kesiapan desa dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan sekaligus memberikan pendampingan agar sistem administrasi dan pelayanan masyarakat semakin baik.
“Monitoring ini untuk melihat kesiapan dan progres desa dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan, sekaligus memberikan pendampingan agar sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat diperbaiki,” ujarnya.
Ia menambahkan pada Semester I Tahun 2026 pemerintah daerah menargetkan sebanyak 25 desa di Kabupaten Balangan masuk kategori Desa Maladministrasi. Target tersebut merupakan tindak lanjut dari capaian tahun 2025, ketika 10 desa telah ditetapkan sebagai Desa Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Camat Awayan, Murdiansyah, menyampaikan hasil monitoring menunjukkan adanya perkembangan positif pada ketiga desa tersebut.
“Dari hasil monitoring terhadap Desa Pulantan, Desa Putat Basiun, dan Desa Ambakiang, terlihat adanya kemajuan dalam pemenuhan indikator. Beberapa catatan dari tim akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa untuk melengkapi kriteria yang masih perlu dibenahi,” katanya.
Ia menambahkan pihak kecamatan akan terus melakukan pendampingan agar desa-desa tersebut mampu memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan sekaligus meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
