Nasional, Peloporkalimantan – Komunikasi kebijakan memegang peran krusial dalam memastikan kebijakan pemerintah dipahami secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat, terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan, kemampuan pemerintah membaca dinamika publik menjadi kunci utama dalam membangun komunikasi kebijakan yang efektif. Hal tersebut disampaikannya dalam Executive Briefing bertajuk Peran Penting Komunikasi Kebijakan Pemerintah di Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).
Menurut Nezar, banyak kebijakan publik yang sebenarnya memiliki manfaat besar, namun mendapat penilaian negatif karena tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Strategi komunikasi yang tepat menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah kebijakan.
Ia menjelaskan, pemerintah harus memastikan informasi publik disampaikan secara tepat waktu dan tepercaya agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru di tengah ekosistem digital yang sangat dinamis. Setiap individu kini dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi melalui media sosial, sehingga lanskap komunikasi publik menjadi semakin kompleks.
Nezar menekankan, konsistensi dan transparansi dalam menyampaikan fakta, khususnya dalam situasi krisis, merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan, menurutnya, menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian.
“Kepercayaan adalah mata uang baru. Pemerintah harus menjaga kepercayaan publik dan tidak sekadar menyampaikan pesan tanpa substansi,” tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi kebijakan tidak hanya tercermin dari pesan yang disampaikan secara verbal atau tertulis, tetapi juga melalui kehadiran pejabat, proses pengambilan keputusan, serta interaksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur negara di bidang komunikasi kebijakan menjadi langkah strategis agar kebijakan dapat dipahami secara utuh.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Kebijakan Pemerintah bagi pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemkomdigi. Kegiatan ini juga dirangkai dengan peluncuran buku Komunikasi Kebijakan sebagai referensi aparatur dalam memahami proses komunikasi kebijakan secara lebih sistematis.
Selain itu, Kemkomdigi turut mengembangkan Learning Management System (LMS) Pembelajaran Komunikasi Kebijakan bekerja sama dengan FISIPOL Universitas Gadjah Mada, yang dapat diakses oleh ASN di seluruh Indonesia.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola komunikasi kebijakan agar informasi publik dapat tersampaikan secara lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Sumber : infopublik.id
