BATULICIN, PeloporKalimantan.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Pusdalops BPBD Tanah Bumbu, Kamis (7/8/2025). Rakor ini digelar sebagai respons terhadap meningkatnya potensi Karhutla selama musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Putu Wisnu Wardhana, menegaskan bahwa Karhutla bukan hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada ekonomi, kesehatan, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Rapat ini menjadi momen penting untuk menyatukan visi, strategi, dan sinergi lintas sektor dalam menanggulangi Karhutla. Pencegahan harus jadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia menginstruksikan agar seluruh stakeholder meningkatkan pemetaan daerah rawan, memperkuat patroli lapangan, serta terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah pembakaran lahan.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Tanah Bumbu, H. Sulhadi melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Christina Dewi Utari, menambahkan bahwa rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari Rakor Karhutla tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
“Koordinasi dan sinergi antar pihak perlu diperkuat agar pengendalian Karhutla berjalan efektif. Keterlibatan semua unsur sangat penting, mulai dari pemerintah, aparat, dunia usaha, hingga masyarakat,” ujarnya.
Rakor juga diisi dengan pemaparan teknis dari Stasiun Meteorologi Kelas III Gusti Syamsir Alam Kotabaru oleh Rino Suryo Ramadhan. Ia menjelaskan prakiraan cuaca mingguan untuk wilayah Kalimantan Selatan pada 8–12 Agustus 2025, yang umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi hingga Oktober, dengan suhu udara 22–33°C dan kelembaban 55–96%.
Dalam periode 7–13 Agustus 2025, kondisi wilayah bervariasi dari mudah terbakar hingga relatif aman. Wilayah yang dinilai rawan tinggi terhadap Karhutla antara lain Kecamatan Batulicin, Kusan Tengah, Kusan Hilir, Teluk Kepayang, dan Mantewe.
Selain itu, perwakilan dari Kodim 1022/Tanah Bumbu dan Polres Tanah Bumbu juga menyampaikan strategi penanganan dan dukungan pengamanan wilayah rawan Karhutla.
Rakor ini diikuti oleh unsur Forkopimda, Komisi III DPRD Tanah Bumbu, pimpinan SKPD, camat, lurah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, hingga pihak perusahaan. Seluruh peserta menyepakati pentingnya langkah cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya Karhutla di Bumi Bersujud.
