Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan sampah berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dan Sekretaris Utama KLH/BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan bahwa pengelolaan sampah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menegaskan, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Menurut Andi Rudi Latif, kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mendukung pencapaian target nasional pengelolaan sampah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pengelolaan sampah dipandang sebagai pintu masuk penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Ia menambahkan, kesepakatan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan penataan kota dan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan tata ruang serta kelestarian lingkungan hidup.
Sementara itu, Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dinilainya progresif dalam menjawab tantangan lingkungan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks, termasuk pengelolaan sampah dan limbah.
Rosa Vivien Ratnawati menyatakan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif serta berkelanjutan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan adanya MoU tersebut, pengelolaan lingkungan hidup di Tanah Bumbu diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kerja sama lintas sektor ini juga menjadi wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan pengelolaan sampah yang berdampak nyata bagi masyarakat.
