Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) maupun tim khusus tingkat kementerian untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya. Penanganan perkara sepenuhnya dipercayakan kepada penegak hukum melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Keputusan tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2026).
Menko Yusril menyampaikan bahwa pemerintah menaruh kepercayaan penuh pada jajaran kepolisian untuk mengusut tuntas perkara ini secara profesional, akuntabel, dan transparan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku tanpa intervensi pihak mana pun.
“Presiden telah memberikan arahan yang sangat tegas agar penyidikan dilakukan secara objektif, mendalam, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus berjalan sesuai norma hukum yang berlaku,” tegas Yusril Ihza Mahendra.
Pendalaman Alat Bukti dan Delik Potensi Makar
Selain menelisik dugaan penorehan atau penyadapan ilegal (illegal interception), tim penyidik Bareskrim Polri juga membuka peluang untuk mengusut keterkaitan potensi tindak pidana serius lainnya, termasuk indikasi delik makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Saat ini, proses penanganan perkara telah memasuki tahap penyidikan intensif. Jajaran penyidik terus mengumpulkan barang bukti teknis, menginterogasi para saksi kunci, serta melibatkan keterangan ahli untuk memperkuat konstruksi hukum.
Terkait perincian teknis perkembangan kasus maupun kebijakan pengungkapan substansi penyadapan kepada masyarakat, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kewenangan penjelasan publik kepada pihak Bareskrim Polri.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus internal kepolisian untuk memimpin pengusutan mendalam atas dugaan peretasan dan penyadapan jalur komunikasi Presiden tersebut.
Melalui penyerahan proses hukum secara utuh kepada kepolisian ini, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga supremasi hukum, stabilitas keamanan nasional, serta independensi penyidikan dari segala bentuk spekulasi politik.








