Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat di akun media sosial pribadi. Pengaturan dalam RUU tersebut difokuskan pada pengelola platform serta kegiatan penyiaran digital berskala profesional.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, usai memimpin penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Angga menjelaskan bahwa pembaruan UU Penyiaran sangat mendesak mengingat regulasi terdahulu lahir saat media sosial dan platform berbagi video belum berkembang. Pergeseran peran masyarakat dari sekadar penonton menjadi pembuat konten membutuhkan kepastian hukum yang relevan dengan perkembangan zaman.
“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam. Perubahan teknologi adalah keniscayaan, dan penataan ini dilakukan agar kebebasan publik tetap terjaga di tengah pesatnya dinamika era digital,” tegas Angga Raka Prabowo.
Tiga Prinsip Utama Pengaturan Penyiaran Digital
Dalam penyusunan DIM RUU Penyiaran, pemerintah memegang tiga prinsip mendasar:
-
Perlindungan Kebebasan Berekspresi: Akun media sosial personal, blog video (vlog) keluarga, serta konten kreator pemula dan UMKM tidak dikategorikan sebagai lembaga penyiaran yang wajib mengajukan izin ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pengaturan difokuskan pada platform dan aktivitas digital profesional yang memiliki struktur redaksi, jadwal tayang baku, serta monetisasi berskala besar.
-
Perlindungan Anak di Ruang Digital: Mengingat tingginya potensi anak terpapar konten tak layak maupun iklan produk berbatas usia (seperti rokok), pemerintah mewajibkan pengelola platform menerapkan fitur pembatasan usia (age-gating), verifikasi akun, dan transparansi sistem rekomendasi algoritma.
-
Menciptakan Level Bermain yang Adil (Equal Playing Field): Pemerintah mendorong kesetaraan tanggung jawab antara penyiaran konvensional (televisi dan radio) yang selama ini terikat aturan ketat dengan pengelola penyiaran digital profesional. Langkah ini bertujuan menjaga keadilan iklim usaha industri media nasional tanpa mematikan ruang tumbuh kreator lokal.
Penyerahan DIM ke DPR RI
Wamenkomdigi menyampaikan apresiasi atas sinergi antar-kementerian/lembaga yang terlibat dalam perumusan DIM, meliputi Kementerian Sekretariat Negara, PANRB, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum.
Naskah DIM yang telah ditandatangani tersebut dijadwalkan diserahkan kepada Presiden untuk diteruskan secara resmi kepada DPR RI pada Selasa (10/11/2026) guna memasuki tahap pembahasan bersama.








