Nasional, Peloporkalimantan – Koordinasi kebijakan ekonomi di Indonesia dinilai perlu diperluas secara komprehensif. Selama ini, sinergi kebijakan kerap kali hanya bertumpu antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), padahal pelibatan seluruh neraca dalam perekonomian nasional sangat krusial agar pertumbuhan tidak terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bank sentral semata.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengungkapkan bahwa pembagian peran antara kebijakan fiskal dan moneter saat ini sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Kementerian Keuangan berfokus menjaga APBN tetap ekspansif guna melindungi masyarakat dan menopang pertumbuhan dengan tetap mempertahankan disiplin fiskal. Di sisi lain, Bank Indonesia menjalankan mandatnya menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, serta memanfaatkan instrumen makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit.
“Ini menurut saya arah yang benar. Koordinasi tidak berarti Kemenkeu dan BI harus melakukan hal yang sama. Justru masing-masing harus menjaga neracanya dan mengerjakan risiko yang memang sesuai dengan mandatnya,” ujar Fakhrul di Jakarta, Selasa (7/10/2026).
Kendati demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa beban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak sekadar berpindah dari neraca pemerintah ke neraca bank sentral. Oleh karena itu, neraca dari sektor-sektor lain dituntut untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pembentukan modal dan aktivitas produktif.
Optimalisasi Peran Danantara dan Pembagian Risiko Lintas Sektor
Dalam ekosistem ekonomi makro tersebut, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai mampu memainkan peran strategis untuk membangun pola baru pembiayaan investasi nasional. Namun, Fakhrul mengingatkan agar Danantara tidak berkembang menjadi semacam “APBN kedua”.
Lembaga tersebut harus diposisikan sebagai neraca katalitik yang efektif menarik modal dari sektor perbankan, korporasi, pasar modal, hingga investor asing untuk masuk ke proyek-proyek produktif. Ukuran keberhasilan Danantara diukur dari kemampuannya menggerakkan investasi sekunder dari setiap rupiah modal awal yang ditempatkan.
Model pembagian risiko (division of risk) ini sangat relevan diterapkan pada sektor industri, pengelolaan sampah, perumahan, teknologi, hingga hilirisasi komoditas. Pada fase awal yang berisiko tinggi, Danantara dapat masuk melalui instrumen ekuitas. Ketika proyek mulai matang dan menghasilkan arus kas yang stabil, perbankan hingga institusi keuangan nonbank seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi dapat mengambil alih pembiayaan.
“Tidak satu neraca harus menjadi pahlawan dari awal sampai akhir. Risiko harus berpindah kepada neraca yang paling mampu menanggungnya,” tegas Fakhrul.
Ia juga menekankan bahwa penahanan harga aset atau biaya pembiayaan secara artifisial tidak serta-merta menghilangkan risiko yang mendasarinya. Risiko ekonomi, menurutnya, tidak akan hilang hanya karena harganya ditahan, melainkan kerap kali hanya berpindah dari satu neraca ke neraca neraca lainnya.
Ujung Koordinasi: Penguatan Kesejahteraan Rumah Tangga
Poin paling fundamental dari seluruh arsitektur koordinasi lintas neraca nasional ini adalah bermuara pada penguatan kondisi riil rumah tangga. Kegagalan pengelolaan risiko di tingkat makro pada akhirnya akan berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari kenaikan harga pangan akibat rantai pasok yang tidak efisien, penciptaan lapangan kerja yang minim, hingga disparitas harga perumahan yang membebani generasi muda.
“Rumah tangga jangan menjadi balance sheet of last resort dari kegagalan koordinasi ekonomi,” ujar Fakhrul memperingatkan.
Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan makroekonomi tidak cukup diukur hanya dari indikator angka statistik semata, seperti besaran defisit fiskal, tingkat inflasi, pertumbuhan kredit, maupun cadangan devisa. Ukuran keberhasilan yang hakiki adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendongkrak pendapatan, memperkuat kemampuan menabung, memfasilitasi akses pendidikan dan kesehatan, serta menjamin masa depan keluarga.
“Capital formation harus berakhir menjadi household income formation. Kalau negara membangun banyak proyek, bank menyalurkan lebih banyak kredit dan perusahaan memperbesar investasi, tetapi neraca keluarga tidak ikut menguat, maka transmisi kebijakan ekonominya belum selesai,” pungkasnya.
Sumber : Infopublik.id
