Nasional, Peloporkalimantan – Pertumbuhan ekonomi suatu negara sejatinya tidak cukup diukur hanya dari besarnya nilai investasi, masifnya pembangunan infrastruktur, maupun angka-angka proyek hilirisasi di atas kertas. Ukuran keberhasilan yang paling dekat dengan realitas kehidupan masyarakat adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu mendongkrak pendapatan, menjaga daya beli, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.
Pandangan tersebut dikemukakan oleh Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, dalam keterangannya, Senin (5/11/2026). Ia menekankan pentingnya koordinasi kebijakan ekonomi yang terintegrasi untuk memastikan manfaat pembentukan modal di tingkat makro benar-benar mengalir hingga ke level rumah tangga.
Dalam kerangka analisisnya, Fakhrul memperkenalkan konsep delapan neraca nasional yang saling terhubung, meliputi neraca fiskal pemerintah, Bank Indonesia (BI), sektor perbankan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sektor korporasi, sektor eksternal, institusi keuangan nonbank, serta sektor rumah tangga. Menurutnya, setiap keputusan ekonomi selalu membawa konsekuensi berupa distribusi risiko dan manfaat antarsektor.
“Memandang Jakarta dari rooftop SCBD itu indah, tapi membaca neraca rumah tangga dari Bekasi akan lebih berguna,” ujar Fakhrul mengilustrasikan pentingnya orientasi kebijakan yang berpihak pada realitas masyarakat bawah. Ia menegaskan, persoalan utama dalam kebijakan makro bukan sekadar bagaimana pemerintah membiayai pembangunan, melainkan siapa yang menanggung risiko dari kebijakan tersebut dan bagaimana risiko itu dikelola agar tidak timpang dibebankan kepada rumah tangga.
Peran Strategis Lintas Sektor dan Mitigasi Risiko
Dalam pilar fiskal, Fakhrul menilai disiplin anggaran sangat diperlukan agar pemerintah tidak menjadi penanggung tunggal risiko pembangunan. Pemerintah idealnya berperan sebagai katalisator investasi melalui belanja publik yang produktif, sementara risiko komersial tetap dibagi bersama pelaku usaha agar APBN tidak terbebani secara berlebihan.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia dinilai berhasil menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan likuiditas—tercatat suku bunga acuan dipertahankan pada level 5,75 persen pada September 2026. Kendati koordinasi fiskal dan moneter krusial, ia mengingatkan agar bank sentral tidak mengambil alih risiko pembiayaan pemerintah secara permanen yang justru berpotensi mengganggu mekanisme pembentukan harga (price discovery).
Terkait kehadiran Danantara, Fakhrul memandang lembaga pengelola investasi tersebut bukan berfungsi menggantikan APBN, melainkan menyediakan modal awal (equity) untuk proyek strategis berisiko tinggi di fase permulaan, seperti hilirisasi bauksit, bioavtur, dan bioetanol. Dengan modal awal negara yang menurunkan risiko proyek, investor swasta dan pembiayaan komersial diharapkan lebih siap masuk pada tahap lanjutan. Keberhasilan Danantara diukur dari kemampuannya menarik investasi swasta dan asing, bukan sekadar membiayai proyek sepanjang siklusnya.
Di sektor swasta, korporasi berperan sebagai mesin penggerak investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja. Hingga Februari 2026, empat sektor utama termasuk industri pengolahan dan perdagangan tercatat menyumbang sekitar 74 persen terhadap penerimaan pajak nasional. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang, Fakhrul mendorong gagasan managed external intermediation, yakni mengarahkan modal asing langsung ke proyek produktif ketimbang instrumen portofolio yang spekulatif.
Sementara itu, institusi keuangan nonbank seperti dana pensiun dan asuransi dapat dilibatkan melalui skema capital recycling (daur ulang modal) untuk mengambil alih aset yang sudah beroperasi stabil.
Muara Akhir pada Kesejahteraan Rumah Tangga
Poin paling krusial dari seluruh siklus ekonomi makro tersebut, menurut Fakhrul, adalah sejauh mana dampaknya bermuara pada penguatan neraca rumah tangga. Dengan tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 berada di kisaran 4,65 persen dan rata-rata upah pekerja tercatat sekitar Rp3,39 juta per bulan, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan pertumbuhan produktivitas bertransformasi menjadi peningkatan pendapatan pekerja.
“Capital formation atau pembentukan aset berupa gedung dan pabrik harus bertransformasi menjadi household income formation,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti efektivitas program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika dikelola secara transparan dengan rantai pasok yang melibatkan produsen lokal, program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi jangka panjang, tetapi juga meringankan beban pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah sehingga memiliki ruang untuk menabung atau mengalokasikannya ke sektor produktif lainnya.
Pada akhirnya, sinergi kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, bank sentral, korporasi, hingga lembaga keuangan—harus memastikan bahwa risiko tidak dipindahkan secara tidak proporsional kepada masyarakat. Ketika pendapatan meningkat, lapangan kerja terbuka luas, dan daya beli terjaga, pertumbuhan ekonomi tidak lagi berhenti sebagai angka statistik makro, melainkan benar-benar menjadi berkah kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap keluarga di Indonesia.
Sumber : Infopublik.id
