Nasional, Peloporkalimantan – Lanskap penyampaian informasi dan media di Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat mendasar seiring melesatnya perkembangan era digital. Pergeseran pola komunikasi ini tidak hanya mengubah cara kerja industri pers nasional, tetapi juga terbukti memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal dinamika demokrasi di tanah air.
Dinamika perubahan zaman tersebut mengemuka dalam pidato utama (keynote speech) yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya. Ia hadir sebagai pembicara kunci dalam diskusi publik bertajuk “Demokrasi Digital & Masa Depan Jurnalistik di Era Podcast” yang diselenggarakan di Auditorium Abdul Rahman Saleh, Gedung RRI Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
Dalam paparannya, Dirjen KPM menyoroti perbedaan yang sangat kontras antara pola kerja media arus utama (mainstream) di masa lampau dengan realitas ruang digital saat ini. Jika dahulu penentuan alur pemberitaan harus melalui perdebatan ketat di ruang redaksi (newsroom) dan sangat bergantung pada narasumber tunggal, kini arus informasi bergerak sangat cair dan dapat berubah drastis hanya dalam hitungan menit.
Perubahan besar ini telah membuat akses terhadap informasi dan hak berbicara publik menjadi semakin terbuka lebar. Berbekal telepon genggam, koneksi internet, serta gagasan kreatif, setiap individu kini memiliki kesempatan mandiri untuk mengelola medianya sendiri.
“Kalau dulu berbicara kepada publik kita membutuhkan media dan hanya media. Sekarang hampir setiap orang bisa memiliki medianya sendiri. Setiap orang, setiap individu bisa menjadi seorang pemberita,” kata Fifi Aleyda Yahya.
Keterbukaan akses informasi tersebut dipandang sebagai perkembangan positif bagi iklim demokrasi digital di Indonesia. Meski demikian, ia mengingatkan agar perluasan ruang partisipasi ini tetap diiringi dengan kualitas dan bobot substansi yang baik.
“Akses terhadap informasi dan ruang berbicara menjadi semakin terbuka dan menurut saya ini adalah perkembangan yang patut kita syukuri bersama karena demokrasi memang membutuhkan banyak suara tapi demokrasi juga membutuhkan kualitas suara,” ujarnya.
Dorong Podcast Menjadi Kanal Publik yang Strategis
Seiring dengan kemajuan teknologi penyiaran, format podcast kini telah bertransformasi secara signifikan—dari yang semula sekadar media hiburan menjadi salah satu kanal informatif yang sangat strategis bagi masyarakat. Publik saat ini tidak lagi hanya mencari konten rekreasi semata, melainkan secara aktif menjadikan podcast sebagai rujukan utama dalam memahami berbagai persoalan krusial bangsa.
“Hari ini kita mendengarkan podcast untuk mendapatkan informasi, mengikuti isu politik, memahami ekonomi, membahas kebijakan publik, bahkan menentukan sikap terhadap sebuah persoalan atau isu. Artinya podcast telah menjadi salah satu bagian dari ruang publik digital Indonesia,” ungkap Dirjen KPM.
Pandangan visioner tersebut turut mendapat apresiasi positif dari kalangan praktisi media. Host podcast Nagara Institute, Akbar Faisal, menilai bahwa keterlibatan dan dukungan nyata dari pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan literasi publik melalui kanal digital. Menurutnya, Kemkomdigi telah membuktikan keberpihakannya terhadap perkembangan ekosistem podcast di tanah air.
“Kami memang sedikit agak, tanda petik, memaksa pemerintah mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan kita agar kemudian literasi publik ini menjadi bagus. Dan saya ingin memberikan pengakuan, Komdigi totally memberikan dukungan itu. Tepuk tangan dulu untuk Komdigi,” puji Akbar Faisal.
Jaga Standar Integritas dan Etika Jurnalistik
Kendati format dan platform penyiaran kian berkembang cair tanpa batas sekat tradisional, Dirjen KPM menegaskan bahwa standar integritas serta etika jurnalistik tidak boleh ikut tergerus. Maraknya para jurnalis senior yang kini turut merambah dunia podcast diharapkan mampu membawa tradisi verifikasi yang ketat serta rasa tanggung jawab moral ke dalam ruang publik digital.
“Format memang berbeda, berubah, tapi standar tidak boleh ikut turun. Di sinilah perbedaan mendasar antara konten dan jurnalisme menjadi semakin penting. Tidak semua konten adalah jurnalisme, karena jurnalisme memiliki prinsip, ada prosesnya, ada tanggung jawab yang harus dijaga, apapun kanalnya, apapun medianya,” tegas Fifi Aleyda Yahya.
Forum diskusi strategis yang turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Hukum, Dewan Pers, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, kalangan akademisi, serta komunitas podcaster ini diharapkan mampu menjadi momentum penting untuk mendorong lahirnya ekosistem informasi yang seimbang—sebuah titik temu ideal yang sanggup melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menjaga kualitas ruang publik demokrasi Indonesia.
Sumber : Infopublik.id
