Banjarbaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kota Banjarbaru diminta memperkuat langkah antisipasi sejak dini terhadap berbagai potensi persoalan daerah, mulai dari ketertiban tata ruang hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Senin (7/9/2026).
Sirajoni menyoroti pentingnya konsistensi dalam penegakan aturan tata ruang guna mencegah munculnya aktivitas atau pembangunan yang tidak sesuai peruntukan, termasuk dalam penanganan usaha peternakan babi di wilayah perkotaan. Mengingat keterbatasan personel Dinas PUPR dan Satpol PP, para camat serta lurah diinstruksikan untuk bertindak aktif sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memantau perkembangan pembangunan di wilayah masing-masing sebelum pelanggaran meluas.
Selain masalah penataan kota, rakor yang dihadiri jajaran pimpinan SKPD, camat, dan lurah ini juga menitikberatkan pada ancaman bencana Karhutla serta potensi banjir akibat perubahan musim. Pihaknya menginstruksikan pemetaan wilayah rawan kebakaran serta pemastian ketersediaan titik air pemadaman sebagai penanganan taktis di lapangan.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor antara BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP, Pemko Banjarbaru berkomitmen menjalankan mitigasi bencana secara terukur. Langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk kebencanaan sekaligus menjaga ketertiban umum di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
