Hulu Sungai Tengah, Peloporkalimantan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memperkuat sistem pelayanan dan pengawasan lingkungan dengan menggandeng pemerintah kecamatan di wilayah setempat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Barabai pada Selasa (1/9/2026) guna membahas standar serta evaluasi kualitas pelayanan publik.
Sekretaris DLH HST, Ahmad Syafa’at, menjelaskan bahwa keterlibatan jajaran kecamatan sangat krusial untuk mempercepat penanganan aduan masyarakat terkait pencemaran, tumpukan sampah liar, hingga potensi gangguan lingkungan di tingkat desa dan kelurahan. Di samping merespons aduan warga, DLH HST juga memperketat pengawasan terhadap 30 pelaku usaha guna memastikan kepatuhan pelaporan dokumen lingkungan secara berkala setiap semester.
Selain aspek pengawasan industri, DLH HST dihadapkan pada tantangan pengelolaan sampah harian yang mencapai sekitar 130 ton per hari dengan kondisi armada pengangkut yang terbatas dan berusia tua. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dinas mengoptimalkan pengoperasian TPS 3R, bank sampah, serta pembersihan titik pembuangan sampah ilegal yang berpotensi merusak estetika kawasan pemukiman maupun objek wisata.
Upaya pengendalian lingkungan turut mencakup pemantauan rutin kualitas air, udara, dan tanah di area rawan pencemaran seperti DAS dan kawasan TPA, hingga pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta penataan pohon peneduh di fasilitas umum. Pihaknya juga terus membuka ruang konsultasi teknis terkait dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL, hingga pengelolaan limbah B3 bagi para pelaku usaha.
Melalui penyelenggaraan FKP ini, Pemkab HST berharap terbangun kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah daerah, kecamatan, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sejak dini sekaligus menciptakan ruang hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
