Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Rapat kerja gabungan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang berlangsung di ruang sidang paripurna diwarnai kritik tajam terhadap PT PLN (Persero) ULP Batulicin, Selasa (4/8/2026). Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, mendesak PLN menghentikan penjelasan normatif dan transparan mengungkap penyebab pemadaman listrik.
Rapat gabungan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andre Atma Maulani, bersama Wakil Ketua I, H. Hasanuddin. Selain membahas kinerja pelayanan publik, agenda rapat juga mendengarkan jawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan.
Mewakili Bupati Tanah Bumbu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, memaparkan tren positif penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Realisasi pajak daerah tahun 2024 berhasil menembus angka 106,32 persen, sedangkan retribusi daerah tahun 2025 melampaui target hingga 112,66 persen.
Hingga pertengahan tahun anggaran 2026, realisasi sementara pajak daerah telah mencapai 48,9 persen dan retribusi daerah sebesar 46,9 persen. Pemerintah daerah menilai capaian ini membuktikan kebijakan pengelolaan pendapatan mulai berdampak signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Guna mengoptimalkan potensi pendapatan, Pemkab Tanah Bumbu akan memacu langkah intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pemutakhiran data objek pajak serta perluasan sistem pembayaran digital. Pengelolaan retribusi di kawasan strategis seperti objek wisata dan pasar juga terus ditata.
Langkah penguatan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Muaranya adalah peningkatan pembiayaan pembangunan demi menyokong kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Tanah Bumbu.
