Balangan, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Balangan resmi mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian ini dilakukan guna merespons berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Pengajuan dokumen anggaran tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026). Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas dan penyesuaian kondisi fiskal daerah.
Fakhriyanto mengungkapkan, pengurangan transfer dari pusat berdampak pada penurunan anggaran daerah mencapai Rp54 miliar. Hal tersebut memicu evaluasi mendalam karena peningkatkan pendapatan pada APBD Perubahan 2026 ini hanya berpatokan pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemotong dana transfer tersebut mayoritas bersumber dari alokasi dana desa sebesar lebih dari Rp50 miliar. Pemerintah pusat mengalihkan anggaran tersebut untuk mendukung program pembentukan Koperasi Merah Putih secara nasional.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Balangan memilih cermat dalam memilah berbagai kegiatan operasional maupun pembangunan. Program yang belum mendesak akan ditunda atau dibatalkan dengan tetap memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Meski demikian, Pemkab Balangan memastikan enam prioritas pembangunan daerah tahun 2026 tetap berjalan. Sektor infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kualitas birokrasi dipastikan terus berlanjut demi memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
