Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) terus berkomitmen memperkuat tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Komitmen ini diwujudkan melalui keikutsertaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosp) Tanbu dalam kegiatan Asistensi PPID Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (21/7/2026).
Agenda pembinaan yang diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sekaligus menjadi forum sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi anyar ini mengatur tata kelola layanan informasi publik di lingkup kementerian, pemerintah daerah, hingga tingkat pemerintahan desa.
Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menyatakan bahwa asistensi ini dirancang agar jajaran PPID kabupaten dan kota mampu meningkatkan standar kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Kehadiran narasumber langsung dari Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan sebagai momen pendalaman regulasi agar dapat diterapkan secara optimal di daerah.
Kepala Diskominfosp Tanah Bumbu, Al Husain Mardani, melalui Kabid IKP Akhmad Salehuddin, menyambut baik penyelenggaraan asistensi strategis tersebut. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menyelaraskan sistem pelayanan informasi daerah dengan kebijakan terbaru serta memperkuat kapasitas kelembagaan PPID.
Dalam forum tersebut, ditekankan pula pentingnya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), digitalisasi layanan, serta pembentukan tim pengelola yang solid. Serangkaian pembenahan ini diharapkan mampu mempercepat akses masyarakat terhadap transparansi data pemerintahan.
Penguatan tata kelola informasi ini sejalan dengan misi Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2030 dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel. Pemkab Tanbu optimistis keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.
