Banjarbaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kota Banjarbaru bergerak cepat merumuskan rupa-rupa langkah konkret guna menekan laju inflasi daerah akibat lonjakan harga sejumlah komoditas pangan pokok, khususnya beras. Berbagai strategi intervensi pasar langsung disiapkan agar kenaikan harga tidak menggerus daya beli dan membebani perekonomian masyarakat.
Langkah taktis ini disiapkan usai jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual. Pertemuan nasional dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru pada Senin (20/7/2026) tersebut juga merangkum evaluasi dukungan pemda terhadap Program 3 Juta Rumah.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menegaskan bahwa pergerakan kenaikan harga pangan dipicu oleh kombinasi dinamika global serta lonjakan harga gabah di tingkat nasional. Kondisi ini memberi dampak langsung bagi Banjarbaru yang sebagian besar pasokan berasnya masih mendatangkan dari luar daerah, seperti Pulau Jawa.
Lisa mengungkapkan bahwa proses distribusi pangan dari Jawa belakangan mengalami hambatan akibat melambungnya biaya logistik angkutan. Masalah tersebut dipicu oleh tingginya harga serta terbatasnya pasokan bahan bakar solar di jalur distribusi armada pengangkut.
Guna mengatasi kendala stok tersebut, Wali Kota menginstruksikan seluruh instansi teknis untuk memperbanyak gelaran operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di titik-titik rawan lonjakan harga. Pemko Banjarbaru juga menginstruksikan penguatan sinergi bersama Perum Bulog demi menjamin ketersediaan cadangan pangan daerah tetap aman.
Selain berfokus pada komoditas pangan, Wali Kota Lisa turut menginstruksikan dinas terkait untuk memperketat pengawasan distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Pemko Banjarbaru optimistis sinergi lintas sektor ini mampu menjaga stabilitas harga barang pokok sekaligus mengendalikan angka inflasi wilayah.
