Balangan, Peloporkalimantan – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna melakukan reviu menyeluruh terhadap sembilan standar pelayanan publik di lingkungan setempat. Agenda yang dihelat pada Selasa (23/6/2026) ini sekaligus menjadi langkah taktis pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) demi mendongkrak mutu pelayanan aparatur.
Pelaksanaan reviu ini sengaja dirancang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen strategis, mulai dari pengguna layanan langsung, akademisi, perwakilan perangkat daerah, hingga awak media massa. Selain itu, organisasi kemasyarakatan dan para penyelenggara layanan juga dihadirkan untuk memberikan masukan objektif terhadap dinamika operasional yang berjalan di masing-masing bagian Setda.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Ernawati, menjelaskan bahwa forum ini difokuskan untuk menguji kesesuaian antara regulasi standar pelayanan di atas kertas dengan fakta riil di lapangan. Ia mencontohkan, salah satu yang ditinjau dan dimintakan umpan balik langsung dari masyarakat adalah efektivitas layanan pembuatan kartu identitas (ID Card) di Bagian Organisasi.
Menurut Ernawati, setiap aspirasi dan kritik yang disampaikan oleh para peserta akan dijadikan bahan evaluasi mendasar untuk perbaikan performa birokrasi ke depan. Pemerintah daerah menaruh perhatian khusus pada aspek-aspek krusial yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan publik, seperti kepastian waktu penyelesaian dokumen serta keramahan sikap para petugas di loket pelayanan.
Pihak Setda Balangan mengharapkan umpan balik yang mengarah pada solusi konkret agar reformasi birokrasi di Bumi Sanggam dapat dirasakan dampaknya secara nyata. Seluruh rangkuman hasil diskusi dan poin-poin masukan dalam FKP tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam berita acara resmi sebagai dokumen legalitas pembenahan internal.
Selanjutnya, dokumen hasil reviu tersebut akan dihimpun secara terstruktur untuk dijadikan bahan laporan resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Laporan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari evaluasi kinerja berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Balangan agar tetap berada dalam koridor penilaian yang baik di tingkat nasional.
