Balangan, Peloporkalimantan – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Balangan terus berkomitmen mendongkrak mutu pelayanan publik di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui evaluasi berkala dan penyempurnaan standar operasional pada berbagai sektor layanan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Seluruh pembenahan strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam agenda Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan yang dipusatkan di Aula Diskominfosan Balangan, Paringin Selatan, pada Senin (8/6/2026).
Beberapa lini pelayanan yang menjadi fokus utama dalam pembahasan forum tersebut meliputi pengelolaan sistem pengaduan SP4N-LAPOR!, optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengawasan jaringan CCTV kota, hingga efektivitas layanan panggilan darurat Call Center 112. Kepala Diskominfosan Kabupaten Balangan, Syaifuddin Tailah, menjelaskan bahwa FKP ini sengaja digelar sebagai wadah resmi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan kritik, saran, serta masukan konstruktif atas kinerja pelayanan yang berjalan selama ini. Pemerintah daerah ingin menjaring aspirasi riil di lapangan guna memastikan tingkat kepuasan masyarakat berada pada level yang prima.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika (APTIKA) Diskominfosan Balangan, Murdiansyah, memanfaatkan momentum FKP ini sebagai media sosialisasi berbagai terobosan teknologi yang sudah bisa dinikmati publik. Salah satu yang dipaparkan adalah sistem pemantauan keamanan wilayah melalui integrasi kamera pengawas. Ia menjelaskan, bagi warga yang memiliki kepentingan atau memerlukan rekaman pemantauan, saat ini dapat langsung mengakses laman resmi cctv.balangankab.go.id secara mudah. Di dalam situs tersebut, tersedia puluhan titik kamera pemantau yang tersebar di area strategis Kabupaten Balangan yang dapat dipantau baik secara daring maupun luring.
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan mampu melahirkan rumusan solutif bagi keterbukaan informasi daerah. Seluruh data masukan, keluhan, serta rekomendasi yang telah dicatat dari para peserta ke depan akan langsung dijadikan bahan baku utama dalam melakukan perbaikan performa kerja. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengoreksi birokrasi, Diskominfosan Balangan optimistis tata kelola pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel di Bumi Sanggam dapat segera terakselerasi dengan baik.
