Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Rencana 2027 tingkat Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batulicin, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi dan Pelayanan Publik menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur dan Beradab” sebagai arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Musrenbang RKPD di Kecamatan Simpang Empat dibuka oleh Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Putu Wisnu Wardhana. Sementara itu, Musrenbang tingkat Kecamatan Batulicin dibuka melalui Asisten Administrasi Umum, M. Yamani.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan M. Putu Wisnu Wardhana disampaikan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara nyata. Setiap usulan pembangunan yang disampaikan diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas di wilayah masing-masing serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Selain itu, dalam forum tersebut juga dipaparkan tujuh prioritas utama pembangunan daerah untuk Tahun Rencana 2027, yaitu peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, peningkatan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan, peningkatan ketahanan pangan daerah melalui penguatan UMKM berbasis industri unggulan, pengembangan infrastruktur yang berkualitas, penataan kota dan pembangunan desa berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang dan lingkungan, peningkatan prestasi seni, budaya, dan olahraga serta pelestarian warisan budaya, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Ketujuh prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 47 program prioritas dan 69 program unggulan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027.
Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, pemerintah daerah berharap proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih partisipatif, terarah, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
